Khofifah Ajak TNP2K Bantu Pengentasan Kemiskinan di 10 Kabupaten

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendorong TNP2K agar lebih optimal membantu upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim.

Khofifah Ajak TNP2K Bantu Pengentasan Kemiskinan di 10 Kabupaten
SURYAOnline/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kemiskinan pedesaan menjadi salah satu fokus masalah yang coba ingin diatasi oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Kabar baiknya, berdasarkan hasil survei BPS yang baru dirilis awal pekan ini, disajikan data penurunan kemiskinan pedesaan yang cukup signifikan.

Dalam waktu enam bulan terakhir, dalam rentang survei September 2018 hingga Maret 2019, jumlah penduduk miskin Jawa Timur di pedesaan menurun sebanyak 171,11 ribu jiwa. Artinya dalam enam bulan tersebut ada sebanyak 171,11 ribu jiwa warga miskin di pedesaan Jawa Timur yang terentaskan dari status kemiskinan.

Padahal enam bulan sebelumnya warga miskin pedesaan Jatim terdata mencapai 2.834,05 ribu jiwa. Yang kemudian terdata menurun menjadi 2.662,98 ribu jiwa per Maret 2019.

Begitu juga dengan warga miskin di perkotaan Jawa Timur, per Maret 2019 ini juga mengalami penurunan.

Kemiskinan perkotaan turun sebanyak 8,8 ribu jiwa. Survei BPS pada September tahun lalu menyatakan jumlah penduduk miskin perkotaan Jatim mencapai 1.458,09 ribu jiwa. Pada Maret tahun ini, angka itu turun menjadi 1.449,27 ribu jiwa.

"Persentase penduduk miskin di perkotaan Jatim pada September 2018 di angka 6,97 persen, kemudian turun menjadi 6,84 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan juga turun dari 15,21 persen pada September 2018 menjadi 14,43 persen pada Maret 2019," urai Khofifah, Jumat (19/7/2019).

Dikatakan Khofifah, secara keseluruhan warga miskin di Jatim per Maret 2019 terdata ada sebanyak 4.112,25 ribu jiwa. Penduduk miskin terbanyak ada di 10 kabupaten kota yang tersebar di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupate Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mengatasi hal itu, Khofifah akan melakukan berbagai usaha yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih signifikan lagi. Salah satunya dengan menggandeng Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Gedung Grahadi.

"Saya meminta bantuan juga pada TNP2K bisa Melakukan pendampingan ke Pemprov Jatim untuk memberikan asistensi ke daerah yang kemiskinannya masih tinggi sehingga intervensinya lebih akurat," ujar Khofifah.

Ajakan Gubernur Khofifah agar TNP2K ikut membantu melakukan asistensi tersebut karena berdasarkan data BPS,  tingkat kemiskinan di Jatim saat ini sebesar 10,37 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen.

Langkah asistensi yang diberikan TNP2K bisa melalui pendampingan. Salah satunya adalah soal validasi data yang bisa dijadikan pedoman untuk intervensi yang dibutuhkan, baik bansos, jamban, elektrifikasi, air bersih dan sebagainya.

"Saya sampaikan kepada TNP2K agar bisa membantu memberikan asistensi khususnya kepada sepuluh kabupaten yang kemiskinannya masih tinggi di Jawa Timur," pintanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved