Berita Gresik

Gresik akan Gelar Pilkades Serentak 2019, Polisi: Jangan Ragu Laporkan Praktek Money Politic

Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik. Pilkades serentak akan diikuti 265 desa.

Gresik akan Gelar Pilkades Serentak 2019, Polisi: Jangan Ragu Laporkan Praktek Money Politic
Istimewa
Selebaran money politic Pilkades dapat dipidana Polres Gresik. 

SURYA.co.id l GRESIK - Kurang dari dua pekan, masyarakat Gresik akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak 2019.

Demi menciptakan suasana yang kondusif, Polres Gresik meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan praktek politik uang (money politic).

Satreskrim Polres Gresik akan mengawasi dan menindak tegas oknum calon kepala desa atau siapapun yang mencoba melakukan kecurangan.

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu memberantas peredaran money politic menjelang atau bahkan saat pemilihan.

Hal ini untuk membantu masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan tanpa ada pengaruh dari siapapun.

"Masyarakat jangan ragu, kami siap menerima laporan dan pengaduan masyarakat jika ditemukan adanya politik uang," ujarnya, Jumat (19/07/2019).

Lanjut Andaru, sesuai dengan pasal 149 KHUP, pelaku praktek money politic dapat dipidana. Di mana, pemberi maupun penerima uang bisa dipidana 9 bulan penjara serta denda Rp 4.500.

Tidak hanya itu, di ayat 2 dengan pasal yang sama dijelaskan, pemilih yang mau disuap atau diberi janji juga bisa dipidana.

Dirinya juga menambahkan, selain sudah diatur dalam kitab hukum undang-undang pidana, ada 10 item larangan bagi peserta pilkades. Salah satu contohnya adalah mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, menghina seseorang, ras, suku, agama dan mengganggu ketertiban umum.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan praktik money politic sangat menganggu. Terutama kepada masyarakat yang tidak bisa leluasa memberikan hak pilihnya karena ada pengaruh dari praktek kotor tersebut.

Menurutnya, semua elemen seperti Polres Gresik, Kodim 0817, Kejari, Pengadilan Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kesbangpol, BPPKAD, Satpol PP, para Camat bahkan Asosiasi Kepala Desa di Kota Pudak sepakat menolak praktek yang tidak sehat ini. Sehingga, masyarakat jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan praktek money politic.

"Money politic hanya menghasilkan roda pemerintahan tidak sehat," tegasnya.

Berdasarkan catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik. Pilkades serentak diikuti 265 desa. Yakni, Kecamatan Gresik 3 desa. Kecamatan Kebomas 7 desa, Kecamatan Manyar 17 desa. Cerme 20 desa, Benjeng 21 desa. Selanjutnya, Kecamatan Balongpanggang 22 desa, Duduksampeyan 18 desa. Kecamatan Driyorejo 14 desa, Menganti 16 desa, Kedamean 10 desa.

Kemudian, Kecamatan Wringinanom 12 desa, Sidayu 17 desa, Bungah 19 desa. Selanjutnya, Kecamatan Dukun 23 desa, Ujungpangkah 9 desa, Panceng 13 desa. Sangkapura 13 desa, dan Kecamatan Tambak 11 desa.

Sekadar informasi, anggaran yang dikeluarkan Pemkab Gresik untuk Pilkades serentak sebesar Rp 18,2 miliyar pada 31 Juli 2019.

Setiap desa bakal mendapatkan Rp 40 juta. Namun bagi desa yang memiliki daftar pemilih tetap (dpt) lebih tinggi, anggarannya bisa bertambah.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved