Dilaporkan ke DKPP, Ketua Bawaslu Tulungagung Menanggapi dengan Santai

 SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Caleg DPRD Tulungagung Dapil 1, Achmad Yulianto mengadukan sejumlah penyelenggara Pemilu Kabupaten Tulungagung, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Para teradu adalah KPU Tulungagung, Bawaslu Tulungagung, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Kedungwaru, PPK Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Kedungwaru dan PPK Kota.

Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun menjawab santai perihal aduan tersebut.

“Hak warga jika mengaku ke DKPP, karena ruang itu memang dibuka,” ujar Fayakun.

Namun menurutnya, selama ini Bawaslu dan jajarannya sudah bekerja professional.

Fayakun pun mempertanyakan, pelanggaran etik yang mana yang layak dipermasalahkan.

Meski demikian, ia mengaku siap dipanggil DKPP, untuk menjawab aduan tersebut.

“Kalau memang (aduan) relevan bisa diperiksa. Tergantung majelis kode etik,” sambungnya.

Lebih jauh, Fayakun mengakui memang ada perselisihan dan sedang disidangkan di Mahmakah Konstitusi (MK).

Karena itu, Fayakun menilai laporan itu terlalu premature. Sebab, seharusnya laporan menunggu hasil putusan MK.

“Kalau MK memutus KPU yang menang, artinya kan tidak ada kesalahan. Aduan ke DKPP itu jadi sia-sia,” tutur Fayakun.

Jika pun MK memutus Partai Nasdem yang menang, maka masih dilihat jenis kesalahan yang dilakukan KPU.

Karena ada kesalahan yang masih bisa ditoleransi dan ada yang tidak bisa ditoleransi.

Materi aduan Achmad Yulianto adalah perpindahan suara dari PKB ke PAN di Kecamatan Kedungwaru.

Selain itu perpindahan suara di antar Caleg internal Partai Nasdem.

Para teradu dianggap bersalah, karena membiarkan semua pelanggaran itu terjadi.