Berita Surabaya

Sebut Hakim PN Surabaya Keliru, Ahmad Dhani Minta Dibebaskan Hakim PT Jatim atas Vonis 'Vlog Idiot'

Ahmad Dhani minta vonis 1 tahun penjara atas kasus 'vlog idiot' dibatalkan, seusai mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Jatim

Sebut Hakim PN Surabaya Keliru, Ahmad Dhani Minta Dibebaskan Hakim PT Jatim atas Vonis 'Vlog Idiot'
YouTube/Kompas TV
Ahmad Dhani Tertunduk dalam Sidang Vonis Kasus Vlog Idiot di Pengadilan Negeri Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ahmad Dhani minta vonis 1 tahun penjara atas kasus 'vlog idiot' dibatalkan. Permintaan itu dituangkan dalam memori banding yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Jatim.

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Sahid, mengatakan dalam memori banding tersebut, pihaknya meminta pembatalan putusan PN Surabaya beberapa waktu lalu. Memori banding tersebut, lanjutnya, atas permintaan Dhani sendiri yang meminta dibebaskan oleh hakim di tingkat banding, yakni PT Jatim.

"Kami sudah masukkan (banding) itu beserta tanda terima akta memori banding No. 275/akta Pid.Sus/PN Surabaya sejak Senin, (15/7/2019) kemarin," ujar Sahid saat dikonfirmasi, Rabu, (17/7/2019).

Sahid menyebut hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dakwaan tunggal pasal 27 ayat (3) UU ITE.

"Majelis hakim hanya menyimpulkan sendiri tanpa pertimbangan hukum atas alat bukti yang ada. Hemat kami, putusan tersebut patut untuk dibatalkan," ujarnya.

Sahid juga menganggap hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Ia beralasan, hakim telah mengabaikan adanya keterkaitan antara keberlakuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

"Pasal 27 ayat 3 UU ITE itu tidak bisa berdiri sendiri. Namun pasal tersebut terikat dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009, yang menyatakan: keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut," tegasnya.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved