Berita Sidoarjo

Dewan Desak Pemkab Sidoarjo Lebih Serius Tuntaskan Frontage Road

Pembangunan Frontage Road kembali menjadi sorotan. Karena anggaran yang sudah digelontorkan secara maksimal tidak sebanding dengan progres di lapangan

Dewan Desak Pemkab Sidoarjo Lebih Serius Tuntaskan Frontage Road
SURYA.co.id/M Taufik
Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pembangunan Frontage Road kembali menjadi sorotan. Karena anggaran yang sudah digelontorkan secara maksimal tidak sebanding dengan progres di lapangan.

Selain dari para aktivis mahasiswa dan sejumlah kalangan masyarakat, sorotan terkait lambatnya proses pembebasan lahan dan pembangunan frontage road juga kencang disuarakan oleh kalangan dewan.

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Pemkab Sidoarjo harus lebih serius dan lebih maksimal dalam menjalankan program yang ditunggu-tunggu masyarakat Sidoarjo tersebut.

"Anggaran yang dikucurkan sudah maksimal, bahkan teman-teman Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sidoarjo siap menambah berapa saja, asal benar-benar dibutuhkan agar frontage road segera terwujud," kata Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, Rabu (17/7/2019).

Tapi maksimalnya anggaran itu ternyata tak sesuai dengan progres di lapangan. Sejauh ini, pembebasan lahan berjalan lambat dengan berbagai alasan dan kendala di lapangan.

"Anggaran untuk proyek itu, tahun lalu hanya terserap sedikit. Kemudian dialokasikan lagi dan ditambah di tahun ini, tapi perkembangannya juga tidak signifikan. Sampai sekarang, serapannya juga masih rendah," keluh dia.

Diceritakan, tahun 2018 ada dana dari APBD sebesar Rp 120 miliar untuk pembebasan lahan. Kemudian tahun 2019 ada Rp 50 untuk tambahan pembebasan lahan. Tahun 2019 ini juga ada alokasi Rp 100 miliar untuk pembangunan.

"Termasuk lahan-lahan milik swasta, jika diperlukan untuk ganti rugi, dewan juga tidak keberatan mengalokasikan anggarannya. Tapi yang terpenting, eksekutif harus lebih maksimal dalam program ini," tandasnya.

Ya, sejauh ini program pembebasan lahan masih terbilang sedikit. Lahan-lahan milik warga saja banyak yang belum selesai prosesnya. Belum lagi lahan milik TNI, lahan milik PT KAI dan sebagainya.

Sejumlah problem terkuat pembebasan lahan untuk pembangunan Frontage Road sepanjang 9,2 Km dari Waru sampai Buduran, terungkap dalam rapat bersama yang digelar Kantor Pertanahan Sidoarjo dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) di Pendopo Sidoarjo, Senin (15/7/2019) lalu.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved