Demo Kantor DPRD Sidoarjo, Mahasiswa Ungkit Pembangunan Rumah Sakit dan Frontage Road

Sekelompok mahasiswa unjuk rasa di kantor DPRD Sidoarjo. Di unjuk rasa itu mereka menyinggung soal proyek pembangunan RS dan Frontage road

Demo Kantor DPRD Sidoarjo, Mahasiswa Ungkit Pembangunan Rumah Sakit dan Frontage Road
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Sejumlah mahasiswa PMII saat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (16/7/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Rencana pembangunan rumah sakit Sidoarjo barat dan frontage road yang sama-sama tak kunjung tuntas, menjadi materi utama demonstrasi sejumlah mahasiswa di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (16/7/2019).

Demo para aktivis PMII Sidoarjo ini merupakan aksi lanjutan. Tuntutan yang mereka sampaikan juga tak jauh beda dibanding aksi yang sebelumnya digelar di Pemkab Sidoarjo hingga terjadi ricuh dengan perugas Satpol PP beberapa waktu lalu.

"Dewan punya wewenang terhadap pemkab, jika pemerintah tidak becus dalam melaksanakan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat, dewan punya wewenang untuk mosi tidak percaya atau sebagainya," kata M Mashuri, korlap aksi.

Dan para mahasiswa menilai kinerja dewan juga kurang optimal dan tidak signifikan dalam mendorong pemerintah. Banyak program yang belum terselesaikan.

"Dewan harus mendesak pemerintah dalam menjalankan tugas, sebagaimana visi dan misi Pemkab Sidoarjo," sambung dia.

Dalam aksinya, para mahasiswa punya 10 tuntutan. Yakni percepatan pembangunan rumah sakit barat tanpa menggunakan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha).

Kemudian meminta relokasi PKL Gading Fajar, realisasi frontage road, optimalisasi program wajib belajar 9 tahun untuk warga kurang mampu, kesejahteraan guru, revitalisasi pengolahan sampah, tolak sistem outsourcing, penanganan aset-aset pemerintah, menghapus desa yang sudah tidak aktif tapi masih menerima dana desa, dan memaksimalkan kinerja SKPD dalam penyerapan anggaran.

Beberapa saat berorasi di depan gedung dewan, para mahasiswa ditemui Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. Puluhan mahasiswa kemudian diajak berdiskusi di ruang komisi DPRD Sidoarjo.

Satu persatu tuntutan dibahas. Tapi yang paling panas adalah pembahasan tentang frontage road dan rumah sakit barat. "Untuk frontage road, dewan sudah maksimal. Berapapun dana hang dibutuhkan, selalu disetujui," kata Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Diceritakan, tahun 2018 ada dana Rp 120 miliar untuk tahun 2019 untuk pembebasan lahan. Juga ada tambahan dana Rp 50 miliar, plus ditambah lagi Rp 100 miliar.

Tapi dari semua dana itu sedikit sekali terserap. "Sekarang juga demikian, kabarnya proses pembebasan lahan banyak kendala dan berpotensi tidak bisa rampung sesuai target. Padahal sejak awal kami rencanakan 2020 akhir sudah bisa beroperasi," tandasnya.

Sementara tentang rumah sakit barat, disebutnya bahwa dewan sudah mengalokasikan dana Rp 125 miliar melalui APBD tahun ini. Kondisinya sama, sejauh ini juga belum terserap.

Soal gaji pegawai, Wawan juga mengungkap bahwa dewan sempat mencak-mencak ketika ada pengurangan gaji pegawai honorer Pemkab Sidoarjo. Belum lagi, gaji perangkat desa yang masih di bawah UMK.

Usai berdialog panjang dengan ketua dewan, para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Beda dengan demo di Pemkab beberapa waktu lalu, sampai terjadi kericuhan dengan satpol PP.(ufi)
 

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved