ASN Ancam Laporkan Kebijakan Wali Kota Pasuruan ke PTUN, Pusaka : "Itu Tidak Etis"

"saya melihat ancaman ini tidak etis dilayangkan oleh seorang ASN yang notabene dia memiliki kode etik dan aturan - aturan di lingkungannya,"

ASN Ancam Laporkan Kebijakan Wali Kota Pasuruan ke PTUN, Pusaka :
foto: istimewa
Ilustrasi 

SURYA.co.id | PASURUAN - Direktur Utama Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA), Lujeng Sudarto menanggapi rencana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan yang mengancam akan mengadukan kebijakan Pemkot Pasuruan ke Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN) Jawa Timur.

Bagi Lujeng, setiap warga negara sebenarnya memang berhak mengadu ke PTUN apabila merasa terdampak kebijakan. 

"Akan tetapi, saya melihat ancaman ini tidak etis dilayangkan oleh seorang ASN yang notabene dia memiliki kode etik dan aturan - aturan di lingkungannya," kata Lujeng, Selasa (16/7/2019) sore.

Lujeng mengatakan, secara etika, seharusnya persoalan ini diselesaikan di internal Pemkot Pasuruan. Bisa jadi, Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) menjadi fasilitator dan ruang untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Jujur baru kali ini melihat ASN yang tidak memahami etika birokrasi. Sampai konfrontasi kepala daerah. Tapi, sekali lagi, itu hak ASN sebagai warga negara dan semisal tidak puas ada ruang di PTUN untuk mencari keadilan dari sebuah kebijakan," jelasnya.

Lujeng melihat, dalam proses mutasi di Pemkot ini, sudah benar dan sesuai dengan ketentuan. Bagi dia, fungsi Baperjakat sudah terpenuhi karena sudah membuat usulan dan pertimbangan ke pimpinan.

"Baperjakat kan hanya membuat draft usulan dan pertimbangan terkait nama - nama ASN siapa saja yang dimutasi dan siapa yang dipromosikan. Saya kira, Baperjakat tidak ada masalah. Makanya, kalau boleh saya menyarankan lebih baik persoalan ini diselesaikan secara internal," paparnya.

Sekadar diketahui, mutasi kontroversial di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan oleh Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo beberapa waktu lalu menyisakan luka.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Khusnul Khotimah, menjadi korbannya. Ia masih kesal atas mutasi kemarin. Ia merasa menjadi korban mutasi yang menyalahi aturan dan sarat kepentingan politik.

Khusnul mengaku merasa dirugikan dengan jabatannya sekarang. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Lurah Sebani. Pada mutasi yang dilaksanakan pada 29 April lalu, ia ditempatkan di posisi baru sebagai Lurah Panggungrejo.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved