Liputan Khusus

Polisi Perangi Penyebar Hoax di Medsos, Indonesia Disebut Urutan Ke-4 Dunia Tingkat Kejahatan Siber 

Kepolisian Daerah Jawa Timur terus memerangi tindak kejahatan Siber terutama mengenai Hate Speech dan penyebaran informasi tidak benar (Hoax).

Polisi Perangi Penyebar Hoax di Medsos, Indonesia Disebut Urutan Ke-4 Dunia Tingkat Kejahatan Siber 
foto: moh romadoni/danendra
Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Cecep Susatiya 

SURYA.co.id | SURABAYA -  Kepolisian Daerah Jawa Timur terus memerangi tindak kejahatan Siber
terutama mengenai Hate Speech dan penyebaran informasi tidak benar (Hoax)
yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Data yang dihimpun Surya.co.id dari pihak Kepolisian menyebutkan Indonesia menempati urutan ke-4 tingkat kejahatan Siber tertinggi di dunia, setelah China, Amerika Serikat, dan Kanada.

Kasus tindak kejahatan Siber yang ditangani pihak Kepolisian melalui Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim cenderung mengalami peningkatan sepanjang tahun.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Cecep Susatiya mengatakan peningkatan kejahatan Siber lebih didominasi hate speech atau ujaran kebencian dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial.

"Adapun kasus menonjol adalah ujaran kebencian video vlog yang dibuat oleh terlapor (Ahmad Dhani) mengatakan yang demo diluar 'Idiot' pada orasi depan Hotel Majapahit dengan tuntutan agar tidak orasi #Ganti Presiden 2019," ungkap AKBP Cecep Susatiya saat ditemui di ruangannya kemarin.

Cecep menjelaskan dari perbandingan data kasus tindak pidana Siber yang ditangani Polda Jatim tercatat ada 51 laporan masuk di tahun 2017.

Sedangkan prosentase penyelesaian kasus sebanyak 60, 70 perse atau 31 perkara. Paling banyak yakni pada 2018, tercatat ada peningkatan yakni 69 laporan masuk kasus Siber dengan prosentase penyelesaian sekitar 62, 31 persen yaitu 43 perkara.

"Di tahun 2019 sampai saat ini tercatat ada 26 laporan masuk kasus Siber yang sudah ditangani adalah lima kasus menonjol mengenai penyebaran informasi tidak benar (Hoax)," jelasnya.

Lanjut Cecep, masih di 2018 pihaknya menangkap pemilik akun media sosial yang menyebarkan informasi Hoax mengenai gempa di Lombok dan Bandung, Jakarta gempa dan lainnya. Informasi Hoax itu bisa memicu keresahan masyarakat hingga berpotensi memicu kegaduhan publik.

Namun sayangnya, pelaku penyebar Hoax tidak di penjara karena ancaman hukumannya dibawah enam tahun. Kendati demikian, pelaku penyebar Hoax tetap diproses secara hukum hingga ke meja pengadilan.

Halaman
12
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved