Polisi Panggil 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer Dindik Kota Madiun

Polres Madiun Kota kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan komputer di SD dan SMP negeri di Kota Madiun

Polisi Panggil 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer Dindik Kota Madiun
surabaya.tribunnews.com/rahadian bagus
Sejumlah pegawai SMP di Kota Madiun, diperiksa oleh penyidik Polres Madiun Kota, Senin (15/7/2019) 

SURYA.co.id | MADIUN - Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Madiun Kota kembali memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan komputer di SD dan SMP negeri di Kota Madiun.

Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Suharyono mengatakan, saat ini kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan. Meski demikian, polisi belum menentukan tersangka dalam kasus ini.

"Betul, sudah dua hari ini. Ada sekitar tujuh orang yang sudah diperiksa, dari pihak sekolah. Ada bendahara, ada kepala sekolah," katanya, saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Ia menuturkan, pemanggilan sejumlah saksi kali ini, berbeda dari pemeriksaan sebelumnya. Sebab, pada pemeriksaan kali ini, keterangan yang disampaikan oleh saksi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

"Kalau kemarin kan baru permintaan keterangan atau interogasi, kalau sekarang sudah berita acara pemeriksaan," katanya.

Haryono menuturkan, selain meminta keterangan dari para saksi pihaknya juga meminta keterangan dari ahli, yakni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dikatakan Haryono, keterangan ahli tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat kasus ini. Setelah memiliki bahan keterangan dari para saksi dan keterangan ahli, pihak kepolisian baru akan menentapkan tersangka dalam kasus ini.

Seperti diketahui, penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer untuk SD dan SMP negeri di Kota Madiun senilai Rp 27 miliar, pada 2016-2017, ini  sudah berlangsung sejak Maret 2018.

 Meski sudah memeriksa puluhan saksi, mulai dari kepala sekolah, pegawai dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Madiun, pejabat dan staf Bappeda, hingga saksi ahli dari Unibraw Malang, kasus mega proyek pengadaan komputer belum ada titik terang dan mandek.

Seperti diketahui, Dinas Pendidikan Kota Madiun, menyelenggarakan program komupterisasi dalam bentuk pengadaan komputer mini PC, untuk 14 SMP negeri di Kota Madiun pada 2016 dengan nilai anggaran sekitar Rp 11 miliar.

Kemudian pada 2017, Dinas Pendidikan Kota Madiun kembali melakukan pengadaan komputer untuk 56 Sekolah Dasar (SD) negeri di Kota Madiun, dengan nilai anggaran sekitar Rp 16 miliar.

Masing-masing sekolah menerima pengadaan komputer mini PC sebanyak 15-20 unit per sekolah. Dalam dua kali pengadaan tersebut, diduga dikorupsi, hingga menyebabkan kerugian negara. 

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved