Soal Impor Sampah Kertas, Gubernur Khofifah Minta Permendag 31 Tahun 2016 Direvisi

Terkait masalah impor sampah kertas, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendesak agar Permendag No 31 Tahun 2016 segera dilakukan revisi.

Soal Impor Sampah Kertas, Gubernur Khofifah Minta Permendag 31 Tahun 2016 Direvisi
surya/ahmad zaimul haq
Petugas menunjukkan kertas bekas (waste paper) impor yang dikirim dari Australia di lapangan penumpukkan kontainer di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Selasa (9/7/2019). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak Surabaya mengamankan delapan kontainer yang berisi 282 bal dengan berat total 210,34 ton kertas bekas (waste paper) yang terkontaminasi berbagai sampah rumah tangga dan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah Bea Cukai Tanjung Perak melakukan pengembalian sampah plastik impor kembali ke negara asalnya (reekspor), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak agar Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2016 segera dilakukan revisi.

Hal itu disampaikan Khofifah, Minggu (15/6/7/2019). Mantan Menteri Sosial ini menegaskan bahwa impor sampah kertas atau waste paper sebagai bahan baku kertas dalam Permendag tersebut diperbolehkan.

Begitu juga sebagaimana diatur dalam The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, atau yang dikenal dengan Konvensi Basel, sampah impor berupa kertas bekas untuk bahan baku pabrik kertas baru juga diperbehkan.

"Mengimpor sampah untuk bahan baku kertas itu dibolehkan. Karena industri kertas di Jatim ini menyuplai 40 persen produksi kertas nasional. Sedangkan bahan baku kertas yang cukup ramah lingkungan ya waste paper ini," urai Khofifah.

Namun yang menjadi masalah adalah adalah sampah ikutan. Tak jarang sekitar 5 sampai 10 persen dari gelondongan paket waste paper yang masuk ke Indonesia adalah sampah ikutan, nonkertas.

Mulai plastik, botol, kaca, bahkan ada yang mengandung hazardous wastes atau B3. Padahal seharusnya sampah berbahaya tersebut tidak boleh ikut dalam materi bahan yang ikut diimpor ke dalam negeri.

"Dalam sampah impor itu ada ikutan plastik. Itu masalahnya. Maka kita sudah rapat dengan Menko Maritim, kita juga sudah rapat dengan Menteri Perindustrian. Dalam Permendag tersebut ada lampirannya. Di lampiran itulah yang membuat aturan ini masih eleastis, ada kata 'dan lain-lain' yang membuat aturan ini masih longgar," ucapnya.

Untuk itu, gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini meminta agar aturan tersebut segera direvisi dan dibuat tegas. Agar tidak menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia, Jawa Timur khususnya menjadi lahan sampah potensial bagi negara pengekspor sampah kertas.

"Itu yang kita bahas. Agar Permendag itu direvisi. Misalnya HS Code nya (daftar penggolongan barang) diperjelas. Sehingga bisa jadi referensi bagi petugas pabean agar bisa mengetahui isi kontainer impor, termasuk ada tidaknya ikutan lain yang non kertas," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved