Berita Surabaya

58 Kabupaten/Kota di Indonesia Masih Belum Memiliki SLB Negeri

Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri menjadi sekolah alternatif bagi anak berkebutuhan khusus

58 Kabupaten/Kota di Indonesia Masih Belum Memiliki SLB Negeri
surya/fatimatuz zahroh
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mengajak siswa SDLB YPAB Tegalsari berkeliling Taman Surya, Rabu (31/5/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri menjadi sekolah alternatif bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak tertampung di sekolah reguler.

Sayangnya berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 58 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SBL) negeri.

"Dari 58 kabupaten/kota itu 40 ada di luar Pulau Jawa dan 18 di Pulau Jawa, karena keterbatasan lahan yang ada makanya belum bisa dibangun," ujar Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud, Sanusi saat International Conference on Special Education (ICSE) yang digelar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Sabtu (15/7/2019).

Selain itu, selama ini kepedulian dari pemerintah daerah dinilai masih kurang.

Sebab, pemda beranggapan meskipun lokasi sekolah ada di kabupaten/kota tetapi pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.

"Jadi lahan itu dari daerah tingkat II diserahkan ke provinsi. Nanti Kemendikbud akan membangun unit sekolah baru (USB). Nanti guru, sarana prasana dibantu pemprov," jelasnya.

Dikatakan Sanusi, pihaknya tidak bisa memaksa, tapi tetap bersurat kepada kota/kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi yang isinya menjelaskan tidak adanya SLB negeri di daerah setempat.

"Kami punya catatan. Seperti di Jakarta sendiri masih ada kabupaten yang belum punya SLB Negeri yakni di Kepulauan Seribu. Di Banten yakni di Tangerang Selatan," katanya.

Sementara di Jawa Timur, sambung Sanusi, rata-rata kabupaten/kotanya sudah ada SLB negeri.

Adanya SLB negeri di suatu daerah, kata Sanusi merupakan bentuk pemerataan pendidikan untuk semua warga negara, tidak melihat penyandang disabilitas atau yang reguler.

"Sebab penanganan anak berkubutuhan khusus (ABK) adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Orang tua pun tidak perlu malu jika anaknya penyandang disabilitas. Tolong cepat disekolahkan," katanya.

Selain itu, ABK tak seperti anak reguler yang baru bisa sekolah pada bulan Juni atau tahun ajaran baru.

ABK, tidak perlu menunggu bulan Juni. Pasalnya pada bulan Januari pun sudah bisa masuk.

"Sudah ketemu ABK berusia 15 tahun pun disuruh sekolah. Meski ada peraturan usia sekolah SD harus tujuh hingga 12. Tapi kalau ada anak 15 tahun berkubutuhan khusus bisa dimasukkan," ucapnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved