Berita Surabaya

Respons Gubernur Khofifah terkait Penggeledahan Rumah Mantan Pejabat Pemprov Jatim oleh KPK

KPK baru saja menggeledah rumah mantan Kepala Bappeda Jawa Timur tekait kasus pencairan dana bantuan keuangan Pemprov ke Kabupaten Tulungagung.

Respons Gubernur Khofifah terkait Penggeledahan Rumah Mantan Pejabat Pemprov Jatim oleh KPK
SURYAOnline/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono. 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali mengingatkan pada seluruh OPD Pemprov Jawa Timur agar berhati-hati dalam melakukan pencairan dana hibah maupun bantuan keuangan.

Hal itu setelah semalam KPK baru saja menggeledah rumah mantan Kepala Bappeda Jawa Timur tekait kasus pencairan dana bantuan keuangan Pemprov ke Kabupaten Tulungagung.

Karena itu secara khusus Khofifah meminta agar pejabat eselon 3 dan eselon 4 untuk turut dikumpulkan guna mendapatkan pengarahan langsung darinya dan juga dari Sekdaprov Jawa Timur.

"OPD-OPD kembali kita sampaikan bahwa kalau ada bantuan keuangan, ada hibah, maka diverifikasi betul. Kita sampaikan pada seluruh tim, ada juga eselon 3, eselon 4, masing-masing harus dicek bahwa penerimanya valid," kata Khofifah, Jumat (12/7/2019).

Ia menegaskan bahwa kewaspadaan harus dilakukan bersama-sama. Seluruh jajaran harus memastikan bahwa apa yang dicairkan dan disalurkan ke masyarakat maupun melalui pemerintah daerah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Kita ingatkan agar semua dicek, bahwa selain penerimanya valid juga bahwa apa yang diajukan memang benar kebutuhan. Pasti ada SOP nya, pasti ada regulasi, dan semua harus dipatuhi," tandasnya.

Forum pagi itu dilakukan oleh dirinya langsuny bersama Sekdaprov. Khofifah ingin agar jalannya pemerintahan bisa membawa kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Namun tetap harus sesuai dengan aturan yang ada di undang undang.

Sebagimana diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah membenarkan adanya penggeledahan di Jawa Timur dalam dua hari terakhir, Rabu-Kamis (10-11/7/2019).

Febri menjelaskan, penggeledahan tersebut terjadi di lima lokasi di Jawa Timur sebagai bagian dari proses penyidikan perkara suap terhadap SPR (Supriyono, tidak dibacakan), Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

"Pada Hari Rabu (10/7/2019) dilakukan penggeledahan di 1 lokasi, yaitu Kantor Badan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur. Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen penggaran," kata Febri, Jumat (12/7/2019).

Sedangkan pada hari Kamis (11/7/2019) dilakukan penggeledahan di empat rumah pribadi sejumlah pejabat yang masih aktif ataupun telah penisun di Badan Pembangunan Daerah Prov. Jatim.

"Dari 4 lokasi ini kami sita dokumen terkait penganggaran dan barang bukti elektronik berupa telpon genggam," ucap Febri.

"Penggeledahan dilakukan terkait dengan sumber dana APBD Tulungagung dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan tim KPK sejak Pk.10.00 WIB pagi hingga malam," lanjutnya.

Salah satu rumah yang digeledah adalah kediaman Mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Budi Setiawan di Jalan Bhakti Husada III, pada Kamis (11/7/2019) siang.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved