Berita Surabaya

Penjelasan Kemendagri terkait Masa Jabatan Satu Periode Seorang Kepala Daerah

Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah di satu periode belum tentu lima tahun.

Penjelasan Kemendagri terkait Masa Jabatan Satu Periode Seorang Kepala Daerah
surabaya.tribunnews.com/ahmad zaimul haq
Foto ilustrasi: Para kepala daerah yang dilantik di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 24 September 2018. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah di satu periode belum tentu lima tahun. Namun, cukup setengah periode atau lebih dari setengah periode. 

Hal ini didasarkan pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

”Masa jabatan Kepala Daerah (KDH) adalah 5 (lima) tahun. Namun, yang dimaksud 1 (satu) periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” kata Bahtiar Baharuddin, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (9/7/2019).

Dengan demikian, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya,” kata Bahtiar.

”Apabila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Sebaliknya, apabila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,”kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas telah diputus melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009.

Persoalan terkait periode menjabat tersebut menjadi perbincangan jelang pemilihan kepala daerah 2020. Sebab, Pasal 7 UUD 1945 membatasi masa memerintah hanya boleh dua periode.

Apabila telah dua periode menjabat, kepala daerah tak boleh lagi mencalonkan diri. Untuk diketahui, pada 2020 akan ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada.

 Sebanyak 19 daerah di antaranya di Jawa Timur. Selain itu, beberapa di antaranya juga terbuka kandidat dari unsur petahana. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved