Berita Ekonomi Bisns

Alasan Pendirian Bank Jatim Syariah yang Molor, Fraksi PKB Sebut Pemrov harus Hati-Hati

Rencana pendirian Bank Umum Syariah (BUS) untuk tahun 2019 ini dipastikan mundur dar jadwal.

Alasan Pendirian Bank Jatim Syariah yang Molor, Fraksi PKB Sebut Pemrov harus Hati-Hati
surya/mujib anwar
Sekretaris Fraksi PKB di DPRD Jatim, Anik Maslachah.

SURYA.co.id | SURABAYA - Rencana pendirian Bank Umum Syariah (BUS) untuk tahun 2019 ini dipastikan mundur dar jadwal. Sebab, hingga saat ini pemerintah Provinsi masih fokus mengurus dua izin pendirian bank tersebut.

Sekretaris Fraksi PKB di DPRD Jatim, Anik Maslachah menjelaskan bahwa pendirian badan usaha yang nantinya menjadi bagian dari BUMD Jatim ini tidak mudah. Mengingat, badan usaha ini nantinya akan bergerak dalam bidang financial.     

Oleh karenanya, pihaknya memahani bahwa Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa terkesan berhati-hati dalam memutuskan pembentukan bank ini. Selain mempertimbangkan aspek legealitas, Badan usaha ini juga harus bisa menjawab kebutuhan dan menguntungkan masyarakat.

Untuk bisa spin off dari Unit Usaha Syariah (UUS) milik Bank Jatim ini, Bank Umum Syariah ini harus mendapatkan 2 izin. Kedua izin tersebut adalah izin prinsip dan izin usaha.

Sebelum mengurus izin usaha, Pemrov harus mendapatkan izin prinsip lebih dahulu. ”Yang mana, untuk mendapatkan izin ini bank harus memenuhi syarat administrasi, modal, dan kepengurusan," kata Anik kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (9/7/2019).

Terkait dengan persiapan modal, Pemrov bersama DPRD Jatim juga telah memenuhi persyaratan administrasi. Yang mana, modal tersebut mencapai Rp1,025 triliun.

Soal modal, DPRD Jatim telah menyepakati bahwa Rp500 miliar berasal dari Bank Jatim, dan Rp525 miliar dari APBD Pemprov Jawa Timur.

”Untuk modal dari Pemrov Jatim akan di lakukan dalam 2 termin, yakni pada APBD murni 2019 sebesar Rp200 miliar dan sisanya akan ditambahkan dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD 2019,” kata Anik.

Namun, rencana penambahan modal senilai Rp325 miliar pada APBD Perubahan 2019 kemungkinan tertunda dari jadwal dan akan dimasukkan dala APBD murni 2020 mendatang.

”Tanggal 21 Mei 2019 lalu ada surat  dari Bank Jatim untuk sementara menunda (soal pengajuan dalam PAK) karena kepengurusan belum selesai. Mungkin, karena (Bank) masih fokus penyelesaian RUPS untuk reposisi direksi dan komisaris bank induk (Bank Jatim) beberapa waktu lalu," jelasnya.

Selain itu, pihaknya memang melihat kondisi rasio keuangan UUS Bank Jatim ini juga belum sehat.

”Sedangkan untuk bisa spin off, keuangan bank harus sehat,” jelasnya.

"Oleh karenanya, PKB memahami bahwa Ibu Khofifah selaku Gubernur bersikap dan bertindak hati-hati. Rencananya, dalam waktu dekat, komisi C akan mengundang bank jatim, untuk membahas tentang hal ini,” katanya. 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyiapkan proses pelepasan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS).

Setelah resmi berdiri sebagai BUS, Bank Jatim Syariah akan langsung masuk dalam kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II dengan modal inti minimal di atas Rp 1 triliun dan maksimal Rp 5 triliun.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved