PRESS RELEASE

KPK Mulai Periksa Laporan Harta Kekayaan Milik Para Kepala Daerah di Jatim. Berikut Jadwalnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan milik 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemprov Jatim.

KPK Mulai Periksa Laporan Harta Kekayaan Milik Para Kepala Daerah di Jatim. Berikut Jadwalnya
ist/kpk.go.id
Ilustrasi 

SURYA.co.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai rangkaian pemeriksaan harta kekayaan milik 37 Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (8/7/2019).

Pemeriksaan ini dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Timur dan akan berlangsung selama lima hari ke depan hingga 12 Juli 2019.

KPK secara regular melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN sebagai bentuk upaya Pencegahan Korupsi sekaligus memperkuat pengawasan internal. Melalui kegiatan pemeriksaan ini diharapkan dapat diketahui kebenaran, keberadaan, dan kewajaran laporan harta yang disampaikan oleh PN.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme “Bahwa setiap PN berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama, dan setelah menjabat”.

Kegiatan Pemeriksaan LHKPN kali ini dilakukan kepada para Penyelenggara Negara Pemprov di Jawa Timur berdasarkan kriteria dan pertimbangan pemeriksa, seperti aspek resiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset.

Kepatuhan Pelaporan

Data per 27 Juni 2019 tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat eksekutif se-Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar merupakan terendah, yaitu 39,55%.

Sedangkan kepatuhan lapor harta kekayaan pejabat legislatif di Jawa Timur, DPRD Kabupaten Lumajang merupakan yang terendah. Dari 47 wajib lapor, belum ada satu pun yang melaporkan LHKPN-nya.

Hasil pemeriksaan ini akan dianalisis lebih lanjut untuk perbaikan LHKPN jika ditemukan ada harta yang belum dilaporkan atau kondisi baru. Setelah itu, Penyelenggara Negara tersebut menyampaikannya secara lengkap dan benar pada LHKPN tahun berikutnya.

KPK juga terus berupaya memberikan kemudahan dalam pengisian LHKPN. Sejak 2017, pengisian LHKPN dapat dilakukan melalui sistem pelaporan daring atau berbasis internet yang bisa diakses melalui http://elhkpn.kpk.go.id.

Halaman
1234
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved