Single Focus

Dampak PPDB Surabaya Sistem Zonasi dan Tambah Pagu, cuma Terima 9 Siswa, SMP Al Jihad Naikkan SPP

Salah satu sekolah yang merasakan dampak sistem PPDB SMP Negeri yaitu SMP Al Jihad Surabaya.

Dampak PPDB Surabaya Sistem Zonasi dan Tambah Pagu, cuma Terima 9 Siswa, SMP Al Jihad Naikkan SPP
SURYAOnline/sulvi sofiana
Kondisi SMP Al Jihad di Jl Kalibokor II Surabaya yang gedungnya masih bergabung dengan TK dan MI Al Jihad. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Terhitung dua tahun ajaran SMP swasta di Surabaya harus berfikir keras dalam manajemen sekolahnya. Pasalnya dua tahun terakhir SMP swasta kekurangan siswa akibat sistem PPDB SMP Negeri yang tidak transparan dan menerima terlalu banyak siswa di luar pagu awal.

Salah satu sekolah yang merasakan dampak sistem PPDB SMP Negeri yaitu SMP Al Jihad Surabaya. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1990an di jalan Kalibokor II ini sejak tahun lalu sudah kesulitan dalam operasional sekolah hingga menaikkan SPP.

"Tahun lalu kami dapat 12 siswa dari kuota satu rombongan belajar yang kami buka. Akibatnya SPP kami naikkan dari Rp 60.000 menjadi Rp 70.000. Tahun ini malah kami hanya menerima 9 siswa, tiga di antaranya mitrawarga. Jadi SPP rencananya kami naikkan jadi Rp 100.000,"urai kepala SMP Al Jihad Surabaya, Mohamad Usman.

Usman, sapaan akrabnya harus memutar otak untuk menjalankan operasional sekolahnya karena yayasan menyerahkan sepenuhnya manajemen dan operasional pada sekolah.

Sementara besaran BOS dan Bopda yang diterima belum bisa menutupi operasional sekolah.

"Kami sempat dapat jatah 47 siswa mitra warga, tetapi semua mencabut statusnya untuk bisa daftar sekolah negeri. Yang siswa mitra warga masih bertahan di sekolah kami ya alumnus dari SD Aljihad juga,"lanjutnya.

Saat ini jumlah siswa kelas 9 sebanyak 32 siswa, kelas 8 sebanyak 12 siswa dan siswa baru di kelas 7 hanya 9 siswa. Usman berusaha mengatur jadwal guru agar tetap memiliki jam mengajar.

"Guru yang kami punya ada 12 orang sesuai jumlah mata pelajaran. Kami gajinya sesuai jam mengajar, satu jam antara Rp 20 ribu sampai Rp 23 ribu tergantung pelajarannya. Jadi sebulan ada guru yang hanya gajian Rp 150 ribu,"ungkapnya.

Usmanpun tak bisa berbuat banyak untuk mengembangkan sekolahnya dengan anggaran yang terbatas.

Terkait tawaran pemberian Bopda dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang dihitung per rombongan belajar, iapun tak berharap banyak. Pasalnya tahun lalu solusi tersebut juga diberikan, sayangnya sekolahnya tetap mendapat Bopda yang dihitung persiswa.

"Saya berharapnya tahun depan jangan lagi sistem PPDB sekolah negeri berakibat pada berkurangnya siswa di sekolah swasta,"ujarnya.

Sementara itu, Erwin Darmogo kepala SMP Kristen YBPK 1 Surabaya terdapat 91 kuota siswa baru, hanya saja siswa yang mendaftar di sekolahnya hanya 20 siswa. Dari jatah 10 siswa mitra warga hanya satu siswa yang tetap mendaftar di sekolahnya.

"Kami tidak menaikkan SPP, karena yayasan masih membantu kami. Tapi memang sejumlah sekolah memutuskan menaikkan SPP karena jumlah siswa yang minim," lanjutnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved