Berita Pasuruan

BREAKING NEWS - Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel Minggu Malam 

Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pasuruan di Jalan KH Mansyur Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, disegel.

BREAKING NEWS - Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan Disegel Minggu Malam 
Foto: Luluk untuk Surya.co.id
Kantor DPC PDIP Kota Pasuruan disegel, Minggu malam (7/7/2019). 

SURYA.co.id | PASURUAN - Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pasuruan di Jalan KH Mansyur Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, disegel, Minggu (7/7/20+9) malam .

Penyegelan dilakukan oleh sejumlah kader dan pengurus partai yang berlambangkan banteng ini. Aksi penyegelan ini buntut dari kekecewaan sejumlah pengurus PDIP atas pelantikan pengurus baru, terutama Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) DPC PDIP Kota Pasuruan.

Luluk Mauludiyah, mantan Sekretaris PDIP Kota Pasuruan menyampaikan, ini merupakan sikap kekecewaan terhadap DPP PDIP yang menunjuk pengurus baru untuk KSB DPC PDIP Kota Pasuruan periode 2019 - 2024.

Dalam pengurus baru, DPP menunjuk Raharto Teno Prasetyo sebagai Ketua DPC PDIP Kota Pasuruan menggantikan Pranoto, ketua sebelumnya, dan Teddy Armanto, sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Pasuruan menggantikan Luluk Mauludiyah, sekretaris yang lama.

"Yang menyegel saya dan teman - teman lainnya yang tidak terima atas hasil keputusan ini. Kami kecewa, karena DPP menabrak Peraturan Partai (PP) yang mereka buat sendiri," kata Luluk kepada Surya.co.id, Minggu (7/7/2019).

Luluk menjelaskan, dalam PP atau Peraturan Partai nomor 28 Tahun 2019, untuk menjadi KSB itu wajib minimal setidak - tidaknya menjadi anggota partai minimal tujuh tahun.

Itu pun, kata dia, dengan catatan. Tujuh tahun menjadi anggota PDIP berturut - turut yang bisa dibuktikan melalui kartu anggota partai.

Ia dan teman - teman pengurus lainnya menilai bahwa Ketua dan Sekretaris sekarang, belum memiliki banyak pengalaman di PDIP.

Dalam arti lain, ketua dan sekretaris sekarang belum lama di partai dan diduga kuat melanggar pasal 37 dalam PP Nomor 28 tahun 2019.

"Nah kalau sudah ada aturan seperti itu, kenapa harus ditabrak. Harusnya mengikuti PP yang sudah dibuat itu tadi, tanpa mengingkarinya. Katanya, PDIP ini partai pelopor, harus berideologi dan sejenisnya. Tapi, jangan sampai ada kejadian seperti ini. Sama saja mencederai PP yang sudah dibuat," urainya.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved