Besok KPU Jatim Mulai Menghadapi Sidang Gugatan Pileg di Mahkamah Konstitusi

KPU Jatim akan menghadapi sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Besok KPU Jatim Mulai Menghadapi Sidang Gugatan Pileg di Mahkamah Konstitusi
ist
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur akan mulai menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif tahun 2019, Selasa (9/7/2019) di Mahkamah Konstitusi.

Jawa Timur menjadi satu di antara provinsi yang akan melaksanakan sidang pendahuluan ini.

"Untuk sidang, akan menggunakan pendekatan provinsi, bukan partai. Rencananya, Jatim bersama Jawa Barat, Papua, dan Aceh di hari yang sama," kata Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (8/7/2019).

Arba menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menghadapi hari esok. Bagi KPU, menghadapi gugatan PHPU menjadi tahapan penting dan krusial.

"Sebab, ini menjadi momentum membuktikan kepada publik bahwa proses penyelenggaraan tahapan Pemilu itu sudah dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

"Selain itu, melalui momentum ini KPU juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada publik bahwa proses Pemilu tidak ada kecurangan," kata Komisioner yang membawahi Divisi Hukum ini.

Pihaknya menjelaskan bahwa pemilu saat ini berdimensi administratif yang sangat ketat. "Sehingga, apabila terjadi kesalahan, bisa saja dilakukan oleh banyak pihak, baik peserta termasuk penyelenggara di tingkat bawah," katanya.

Misalnya, kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian bagi peserta. Hal ini berpotensi dilakukan oleh sesama peserta hingga penyelenggara mulai tingkat paling bawah.

"Di antaranya, kesalahan yang dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara akibat tergoda dengan iming-iming materi. Sehingga, melakukan manipulasi baik dari sisi prosedur maupun hasil," kata Arba.

Selain unsur pragmatis, bisa saja penyelenggara melakukan pelanggaran karena intimidasi oleh pihak tertentu. "Penyelenggara terintimidasi keselamatan dirinya atau keluarganya sehingga terpaksa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan peserta," katanya.

Serta, faktor ketidaksengajaan."Yang paling banyak adalah pelanggaran prosedural yang mengakibatkan kerugian peserta akibat kealpaan penyelenggara. Di antaranya, karena faktor kelelahan atau ketidakprofesionalan penyelenggara ditingkat paling bawah kita karena tidak memahami aturan dengan baik," kata Arba.

Oleh karenanya, pihaknya tak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian pokok permohonan dalam sengketa PHPU yang bisa saja terbukti benar. "Tentunya, ini dengan alat bukti dan kesaksian yang kuat bahwa pemohon dirugikan oleh penyelenggara," katanya.

Sehingga, pihaknya menilai sengketa PHPU di MK juga menjadi mekanisme penyempurna kualitas Pemilu bagi penyelenggara. "Sehingga, ketika ada proses atau hal-hal yang memang dianggap merugikan peserta, maka itu dapat dicuci bersih dengan adanya sengketa PHPU di MK," kata Arba.

"Kami berharap apabila memang terjadi permohonan akibat adanya dugaan kesalahan yang terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara, maka hak-hak peserta itu dapat dikembalikan melalui persidangan di MK," katanya. 

KPU Sidoarjo Ikut Sidang Gugatan Caleg Gerindra di Mahkamah Konstitusi

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved