Rumah Politik Jatim

Pengamat Sebut MK Over Kapasitas, Akan Ada Gugatan yang Ditolak, Dari Jatim 11 Parpol Ajukan Gugatan

Setidaknya sebanyak 11 partai politik di Jawa Timur mengajukan gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkawah Konstitusi.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setidaknya sebanyak 11 partai politik di Jawa Timur mengajukan gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkawah Konstitusi.

Tercatat, ada sebanyak 41 permohonan gugatan Pileg 2019 dari 11 parpol Jawa Timur yant diajukan ke MK. Yang terdiri 16 laporan pileg DPR RI, 3 laporan pileg DPRD Provinsi, dan 22 laporan pileg DPRD Kabupaten/Kota.

Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan dengan total mencapai sembilan laporan (8 laporan untuk DPR RI dan 1 laporan untuk DPRD Kabupaten).

Sedangkan dari 16 partai politik peserta pemilu, hanya Partai Garuda, PKS, dan PSI, PBB, dan PKPI saja yang tak memasukkan gugatan PHPU Pileg sama sekali.

Menyikapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan melihat jumlahnya permohonan yang masuk, ia memprediksi MK akan mengalami over capacity dalam menanggani pengadilan sengketa hasil Pileg kali ini.

"Prediksi saya MK akan oever capacity. MK akan mengadili, memutus dan mengabulkan perkara kecurangan yang keterlaluan dan masih sulit menjangkau dan mengungkap kasus kasus kecurangan yang tidak signifikan pd hasil sengketa," kata Surokim, pada Surya.CO.ID, Sabtu (6/7/2019).

Jika prediksinya terjadi benar, Surokim menyebut hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan Pileg ke depan. Pileg ke depan akan penuh kecurangan dan akan kian canggih. Bahkan bisa jadi menurutnya akan kian menjadi jadi.

"Kecurangan Pileg kali ini kemungkinan hanya bisa diangkap yang besar-besar saja dan rasanya tidak akan mampu menjangkau seluruh bentuk kecurangan pemilu legislatif yang kompleks dan merata," tambah pria yang juga akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura ini.

Terlebih jika melihat hasil sengketa Pilpres lalu, dimana MK akan tetap pada polanya melihat kasus dengan prosedural berdasar fakta pembuktian. Padahal di sisi lain pembukyikan di Mk juga terbatas.

"Jadi prediksi saya akan banyak permohonan yang gagal dan tidak dikabulkan dan efeknya ke depan kecurangan Pileg akan tetap tinggi dan kian canggih," tandas Surokim.

Lalu apakah sengketa hasil Pileg akan membawa dampak stabilitas politik di daerah yang tersangkut sengketa, Surokim menyebut tentu akan ada dampak. Meski menurutnya dampaknya tidak terlaly signifikan.

Lantaran permohonan akan banyak yang ditolak, dan yang dikabulkan juga tidak akan banyak, dengan analisa di atas, maka situasi politik di daerah dikatakan Surokim juga tidak akan guncang dan gaduh.

"Prediksi saya situasi di daerah akan kondusif dan normal saja," ucap pria yang juga peneliti di Surabaya Survey Center ini.

Tapi, khusus untuk kasus di Madura dengan melihat pengalaman sejauh ini, putusan MK bakal bagaimanapun hasilnya, para politisi dan parpol akan bisa menerima keputusan MK dengan tenang dan tertib.

Prediksinya, dengan mendasarkan pada situasi persidangan saat sengketa Pilpres yang ia garis bawahi dalam proses persidangan majelis hakim lebiu banyak menekankan pada pembuktian faktual prosedural, dan tidak memperoleh keyakinan pada logika konstruksi opini.

"Dengan pola seperti itu pembuktian yang kuat cenderung hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara. Amat jarang parpol punya bukti kuat dalam teknis pemilu sebagai bukti faktual. Atas dasar ini rasanya permohonan tidak akan mudah untuk dikabulkan majelis hakim di MK," paparnya.

Melihat persidangan sengketa Pileg sebelumnya, dikatakan Surokim juga banyak yang tidak dikabulkan.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved