Berita Ngawi

Hasil Pertemuan Warga dan Perangkat Desa Klitik dengan Pemkab Ngawi soal Tukar Guling Tol Solo-Ngawi

Akibat tak deadlock, Kepala Desa Klitik, berikut perangkat dan perwakilan, akhirnya walk out atau meninggalkan ruang pertemuan.

Hasil Pertemuan Warga dan Perangkat Desa Klitik dengan Pemkab Ngawi soal Tukar Guling Tol Solo-Ngawi
SURYAOnline/rahadian bagus
Puluhan warga Desa Klitik Kecamatan Geneng dan sejumlah perangkat desa berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Ngawi terkait tukar guling TKD dengan proyek Tol Ngawi-Solo, Rabu (3/7/2019). 

SURYA.co.id|NGAWI - Perwakilan warga dan perangkat Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Ngawi, Rabu (3/7/2019) siang, berakhir deadlock alias menemui jalan buntu.

Selain perwakilan warga, pertemuan itu melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ngawi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ngawi, PPK dan PPN Mantingan Kertosono, dan Wakapolres Ngawi Kompol Hartono.

Akibat tak  deadlock, Kepala Desa Klitik, berikut perangkat dan perwakilan, akhirnya walk out atau meninggalkan ruang pertemuan.

"Hasilnya mulek, pejabatnya mulek (berbelit-belit), tidak punya kebijakan apapun. Mereka bekerja tanpa aturan dan dasar yang jelas, sudah pulang-pulang, tidak ada hasilnya," kata
Kepala Desa Klitik, Jumirin, sembari keluar dari Kantor Bupati Ngawi.

Dalam pertemuan dengan perwakilan dari Pemkab Ngawi, warga dan perangkat Desa Klitik meminta kejelasan mengenai proses tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Klitik yang tak kunjung selesai.

Warga dan perangkat desa mempertanyakan, apa yang menjadi kendala hingga Bupati Ngawi tidak mengeluarkan rekomendasi proses pengajuan TKD ke Gubernur Jawa Timur.

Jumirin mengatakan, sejak Mei 2018, pihak Desa Klitik sudah menyerahkan daftar calon tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) ke Dinas PMD, namun hingga kini belum ada pemberitahuan atau jawaban hasil pengajuan dari desa.

"Karena menyangkut yang mendaftarkan ini juga warga Desa Klitik, dan mereka sudah satu tahun menunggu, kapan tanah yang mereka daftarkan ini dibayar. Namun, tidak ada kepastian, setelah kami tanya, ternyata rekomendasi bupati saja belum dikirim ke gubernur. Ini merupakat puncak kemarahan masyarakat," katanya.

Ia justru mempertanyakan, dengan kerja Dinas PMD, yang tidak segera memproses pengajuan dari desa, dan seolah sengaja mempersulit proses rekomendasi TKD. Padahal, menurutnya, pihak Desa Klitik sudah menyediakan tanah pengganti untuk tukar guling TKD yang lebih murah dan luas.

"Desa Klitik mencari ganti tanah dengan harga murah dengan luasan lebih tiga setengah kali lipat. Kalau desa lain, bikin harga ngawur, daftar harga berapa pun, Dinas PMD malah tidak ada kehati-hatian. Tapi kalau desa klitik, sudah menentukan harga sesuai persetujuan melalui musayawarah, mendapatkan tanah lebih luas, PMD malah lebih hati-hati. Ini yang menjadi tanda tanya," katanya.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved