Pemprov Jatim

Rencana Pemprov terkait SPAM Jalur Umbulan di Pasuruan, Pandangan Gubernur Khofifah di DPRD Jatim

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggodok rencana mengubah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) menjadi perseroan daerah PT Air Bersih.

Rencana Pemprov terkait SPAM Jalur Umbulan di Pasuruan, Pandangan Gubernur Khofifah di DPRD Jatim
SURYAOnline/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam sidang paripurna DPRD Jatim membahas tentang SPAM Umbulan, Selasa (2/7/2019). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggodok rencana mengubah Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) menjadi perseroan daerah PT Air Bersih.

Ini lantaran kebutuhan penambahan kapasitan untuk meningkatkan jangkauan layanan air bersih ke warga Jawa Timur yang membutuhkn investasi dana yang sama sekali tidak sedikit.

Bagimana tidak, dalam penguatan jalur sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan saja, dibutuhkan dana sekitar Rp 4,9 trilliun. Jika masih berbentuk perumda, maka kebutuhan permodalan tentu sangat membebankan APBD.

Namun, jika diubah menjadi perseroan daerah, maka permodalan bisa ditutup dengan berbagai macam cara. Baik dalam bentuk pinjaman maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (2/7/2019) saat di DPRD Jawa Timur, setidaknya dibutuhkan investasi hampir Rp 5 trilliun untuk menguatkan SPAM Umbulan.

"Perubahan PDAB ke Perseroda itu sebenarnya karena kita membutuhkan investasi cukup besar. Sekitar Rp 4,9 trilliun untuk bisa menguatkan managemen dari jalur SPAM Umbulan," kata Khofifah.

Jalur Umbulan ini cukup strategis lantaran akan melayani sebnyak 1,3 juta warga Jawa Timur yang ada di lima kabupaten kota, yakni Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan kabupaten dan kota, dan Gresik.

Investasi yang besar tersebut dikatakan Khofifah bisa dilakukan dalam dua cara. Apakah dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ataukah dalam bentuk business to business (B to B).

"Tapi bahwa secara umum sumber daya air hulu dan hilirnya harus tetap dikuasai oleh pemerintah. Distribusinya tetap diatur oleh pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi," tegasnya.

Sehingga jikalaupun nanti ada pihak swasta yang join dalam KPBU dan berinvestasi, mereka tidak dalan kapasitas untuk menentukan harga air yang dijual ke masyarakat.

Maka, kekhawatiran bahwa PT Air Besih hanya akan bersifat profit oriented atau kehilangan fungsi sosial untuk penyediaan air bersih ditegaskan Khofifah tidak perlu dikhawatirkan.

"Kekhawatiran fraksi-fraksi di DPRD yang takut kalau fungsi sosialnya akan hilang dan hanya profit oriented saya rasa sebetulnya itu akan terjawab dari regulasi yang sekarang sudah ada dan berlaku," tandas wanita yang juga sempat menjadi Menteri Sosial ini.

Selain itu ke depan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga bakal dikembangkan lebih luas. Yaitu akan ada SPAM Pantura (Tuban-Bojonegoro-Lamongan) dan juga SPAM lintas tengah (Jombang-Kediri-Mojokerto).

Khofifah menegaskan pihaknya berharap akan ada proses yang bisa memulai hadirnya investor di titik-titik rencana pengembangan SPAM tersebut.

"Kita berharap ada proses yang bisa memulai dengan hadirnya investor di SPAM-SPAM itu sehingga hari ini 34,8 persen warga Jawa Timur yang belum terlayani air bersih layak minum bisa segera kita layani," pungkas Khofifah.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved