Advertorial

Pemkab Madiun Melalui Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun Dukung Pemberantasan Rokok Ilegal

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun kan membantu pemerintah pusat menyosialisasi barang kena cukai

Pemkab Madiun Melalui Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun Dukung Pemberantasan Rokok Ilegal
istimewa
Sekretaris Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun, Tri Wiyono. Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun mendukung pemberantasan rokok ilegal 

SURYA.co.id | MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun, akan membantu pemerintah pusat menyosialisasi barang kena cukai dan aturan larangan bidang percukaian.

Sekretaris Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun, Tri Wiyono mengatakan, rencananya Pemkab Madiun akan menggelar dua kali sosialisasi. Sosialisasi itu akan digelar secara terbatas dan terbuka untuk umum.

"Sosialisasi rencanaya kami lakukan dua kali, sosialisasi terbatas pada 10 Juli 2019, dan sosialisasi terbuka pada 21 Juli 2019, bersamaan dengan Spasma," kata Tri saat ditemui di Kantor Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Madiun, Selasa (2/7/2019) siang.

Ia menuturkan sosialiasi rencananya terbatas yang rencananya akan digelar di Umbul Square diikuti oleh para pedagang rokok, distributor, kepala OPD terkait, serta camat.

Dikatakan Tri, sosialisasi terbatas akan menghadirkan beberapa pemateri atau narasumber, di antaranya dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pada saat sosialisasi terbuka yang digelar bersamaan dengan kegiatan memperingati HUT Kabupaten Madiun ke-451, akan menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, dan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun.

Sedangkan materi yang disosialisasikan, sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mengatur tentang jenis-jenis produk yang terkena cukai, di antaranya miras dan tembakau.

Selain itu terkait larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang seperti, pita cukai rokok bekas, rokok bodong, cukai palsu, dan rokok elektrik.

"Yang disosialisasikan, seputar ketentuan tentang barang kena cukai, bentuk pelanggaran penggunaan cukai, salah satunya tentang pemungutan cukai terhadap likuid rokok elektrik (vape)," jelasnya.

Ia menuturkan, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat tahu apa saja barang yang dikenakan cukai hingga aturan yang tidak boleh dilanggar.

Selain itu, sosialisasi itu juga bertujuan menangkal peredaran rokok ilegal.

Halaman
12
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved