Berita BUMN

Sejumlah Langkah Pemerintah Guna Memenuhi Target 23 Persen Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025

Beberapa langkah pemerintah untuk mencapai target 23 persen energi baru terbarukan (EBT) pada 2025.

Sejumlah Langkah Pemerintah Guna Memenuhi Target 23 Persen Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025
foto: istimewa
PLTA Jatiluhur Jawa Barat salah satu yang dioptimalkan untuk memasok energi listrik. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Sebagai bentuk tanggung jawab mengontrol konsumsi energi di masyarakat,  Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan terkait energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini diharapakan tercitpa pembangunan berkelanjutan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, DJK ESDM, Ir. Wanhar memaparkan, dukungan terhadap pengembangan EBT dan untuk memenuhi tercapainya Bauran Energi 23% sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain:

• Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
• Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 
• Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028.

Dalam sejumlah regulasi ini intinya untuk mendorong percepatan pencapaian target bauran energi terbarukan, dapat dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028 sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat.

Terkait dengan komitmen komposisi EBT untuk bauran energi tahun 2025 sebesar 23%, Wanhar merinci target tersebut akan dipenuhi melalui PLTA 10,4%, dan PLTP dan EBT lainnya sebesar 12,6%.

“Melalui RUPTL 2019-2028 PT PLN (Persero), Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Dalam RUPTL terbaru ini, target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan hingga 2028 adalah 16.765 MW,” paparnya.

Sedang targetnya saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). RUU EBT ini menjadi langkah untuk segera meninggalkan ketergantungan terhadap energi fosil, dan beralih ke energi baru terbarukan, sebutlah geothermal.

Wanhar mengakui, peluang Pengembangan EBT di Indonesia masih terbuka lebar. Beberapa kondisi yang memperlihatkan peluang tersebut antara lain :

• Rasio elektrifikasi di daerah Timur Indonesia masih bisa ditingkatkan. 
• Harga solar panel yang akan semakin kompetitif 
• Pembangunan PLTB skala kecil yang cocok untuk daerah kepulauan. 

Namun, wilayah Indonesia yang sudah relatif rendah, sehingga harga keekonomian pembangkit EBT umumnya di atas BPP. Beberapa daerah memiliki install capacity yang kecil sehingga pembangkit EBT intermittent (PLTS dan PLTB) hanya mendapatkan porsi/kuota MW yang kecil.

Halaman
123
Penulis: Yoni
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved