Pilkades Serentak Jawa Timur

DPRD Gresik Minta Pilkades Tanpa Politik Uang

DPRD Gresik meminta para pejabat untuk terlibat memberantas dan mencegah politik uang dalam Pilkades Serentak.

DPRD Gresik Minta Pilkades Tanpa Politik Uang
surabaya.tribunnews.com/willy abraham
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib saat memimpin rapat bersama para pejabat pelaksana Pilkades dan penegak hukum, Senin (1/7/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik memanggil sejumlah pejabat terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Serentak) yang akan diselenggarakan 30 hari lagi.

Kali ini, dewan meminta agar pilkades Gresik bebas dari politik uang.

Praktik politik uang pelaksanaan pilkades kerap terjadi. Minimnya pengawasan membuat praktik 'kotor' tersebut seakan bukan hal tabu.

Padahal sesuai aturan hukum, praktik ini masuk dalam kategori pelanggaran pidana yang bersangkutan terancam kurungan.

Selain itu, adanya praktik politik uang memberikan dampak langsung, pelaksanaan Pilkades menjadi tidak berkualitas.

Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat agar praktik money politik atau politik uang bisa segera dihabisi.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib itu dihadiri beberapa pejabat.

Antara lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kesbangpol, BPPKAD, Satpol PP, para Camat dan Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Turut diundang juga dari aparat penegak hukum, seperti Polres, Kodim, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri (PN).

Nur Qolib mengatakan, selama ini politik uang kerap terjadi dalam setiap pemilihan Pilkades. Menurutnya praktik seperti itu tidak akan menghasilkan pimpinan desa yang berkualitas selama menjabat. Dikhawatirkan dana desa yang diterima setiap desa tidak memberikan efek apapun kepada masyarakat.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved