Berita Surabaya

11 Partai Politik di Jatim Masukkan 41 Permohonan Gugatan PHPU Pileg 2019, ini Rinciannya

”Pengumuman resmi masuk tidaknya perkara dalam BRPK baru diketahui pada tanggal 1 Juli 2019 (Senin),” kata Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum, M Arba.

11 Partai Politik di Jatim Masukkan 41 Permohonan Gugatan PHPU Pileg 2019, ini Rinciannya
SURYAOnline/Bobby Constantine Koloway
Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto. 

SURYA.co.id, SURABAYA – Sebanyak 11 partai politik dari total 16 partai politik peserta pemilu mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Dikutip dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) yang ada di MK, gugatan ini terdiri dari 16 laporan untuk DPR RI, 3 laporan untuk DPRD Provinsi, dan 22 untuk jenjang DPRD Kabupaten/Kota.  

Partai Berkarya menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan dengan total mencapai sembilan laporan (8 laporan untuk DPR RI dan 1 laporan untuk DPRD Kabupaten). Sedangkan dari 16 partai politik peserta pemilu, hanya Partai Garuda, PKS, dan PSI, PBB, dan PKPI saja yang tak memasukkan gugatan PHPU Pileg sama sekali.

Menghadapi gugatan ini, KPU Jawa Timur sebagai peneyelangga pemilu dan pihak yang tergugat menegaskan kesiapannya. Komisioner KPU Jatim Divisi Hukum, M Arba menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu gugatan yang teregistrasi di MK sebelum menyiapkan alat bukti maupun saksi.

Sebab, setiap gugatan yang masuk dalam AP3, belum tentu teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

”Pengumuman resmi masuk tidaknya perkara dalam BRPK baru diketahui pada tanggal 1 Juli 2019 (Senin). Sehingga, untuk bisa menyimpulkan ke persidangan apa tidak, kami masih menunggu 1 Juli,” kata Arba kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (30/6/2019).

Berdasarkan regulasi, setiap gugatan bisa saja ditolak oleh MK (tidak masuk di BRPK). Di antara penyebabnya adalah masuknya permohonan ke MK oleh pemohon yang melebihi waktu yang ditentukan (terlambat).

Selain itu, bagi caleg dari partai politik juga harus melengkapi syarat formil. Caleg yang memasukkan gugatan tanpa sepengatahuan parpol juga akan ditolak. Oleh karenanya, setiap gugatan harus dilengkapi dengan legal standing yang menyertakan tandangan Ketua Partai atau Sekretaris/Wakil Sekretaris Partai.

Setelah menerbitkan BRPK, MK akan langsung memberikan tembusan ke KPU RI. ”Kenapa kok ke KPU RI? Sebab, obyek perkara sengketa adalah SK Penetapan Rekapitulasi (Suara) secara nasional oleh KPU RI,” kata Arba.

”Selanjutnya, KPU RI setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi akan langsung memberikan SE (Surat Edaran) ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. SE itu yang akan menjadi landasan kami untuk menyiapkan alat bukti (tandingan),” kata Arba.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved