Imbas PPDB Sistem Zonasi, 60 Persen SMK Swasta di Surabaya Belum Penuhi Pagu Siswa Baru

Pagu siswa baru di SMK dan SMA swasta di Surabaya masih banyak yang belum terpenuhi. Mungkin ini imbas sistem zonasi PPDB 2019.

Imbas PPDB Sistem Zonasi, 60 Persen SMK Swasta di Surabaya Belum Penuhi Pagu Siswa Baru
surabaya.tribunnews.com/sulvi sofiana
Ratusan wali murid membentangkan kain berwarna putih sepanjang sekitar 10 meter yang bertuliskan Petisi Penolakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mendekati tahun ajaran baru pada bulan Juli 2019, berdasarkan data Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta Kota Surabaya, masih ada 60 persen SMK swasta yang kekurangan murid.

Untuk itu sekolah swasta harus semakin giat melakukan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk meningkatkan minat masyarakat.

Ketua MKKS SMK swasta Kota Surabaya, Sugeng menjelaskan biasanya menjelang masuk sekolah pagu di SMK swasta sudah terpenuhi. Hanya saja pihaknya masih heran dengan jadwal PPDB SMA/SMK negeri yang jadwalnya maju tiga minggu dibandingkan tahun lalu tetapi jumlah pendaftar di SMK swasta belum tercukupi.

"Di sekolah saya saja baru terisi 70 persen. Nanti akan kami kumpulkan data seluruh SMK dan kkomunikasi dengan cabang dinas, beserta SMK dan SMA negeri untuk solusinya,"urainya.

Ia melanjutkan, komunikasi bersama sebelum PPDB SMA/SMK negeri bahwa tidak ada penambahan kuota untuk PPDB setelah zonasi reguler.

"Kalau memang tidak ada pemenuhan pagu kok sekolah swasta masih belum terpenuhi. Bisa jadi orang tua memang belum mendaftar karena mungkin ini masih tanggal tua, semoga dalam minggu depan banyak yang masuk ke SMK/SMA swasta,"urai Kepala SMK Wijaya Putra Surabaya ini.

Kepala SMK Ketintang Surabaya, Agung Nugroho juga merasakan pagu yang belum terpenuhi di sekolahnya. Sejauh ini baru terpenuhi 58 persen atau 316 siswa dari total pagu yang ditetapkan sebanyak 540 siswa.

"Menurun jauh dibanding tahun lalu sekitar 32 persen.Bahkan tahun lalu di bulan Juni sudah habis formulirnya, sementara sekarang dari 750 formulir bari 403 yang keluar,"urainya.

Agung menduga penurunan siswa yang ada di sekolahnya sebagai imbas adanya penerapan PPDB zonasi pada tahun ini. Pasalnya, sekolah SMK swasta di Surabaya juga mengalami imbas serupa.

"Sebagai dampak PPDB zonasi, juga program tistas Pemerintah Provinsi," ujarnya.

Dampak zonasi yang dirasakan sekolahnya adalah jika tahun-tahun sebelumnya, siswa yang punya NEM tidak terlalu tinggi akan memilih ke sekolahnya. Namun saat ini, karena yang diukur adalah jarak, maka siswa yang jarak rumah ke sekolah dekat diterima di sekolah negeri.

Dia menyatakan, jika diukur dari segi biaya, antara sekolah negeri dan swasta tak jauh berbeda. Pun demikian dengan kualitas. Sekolah swasta, kata Agung, mempunyai kualitas yang tak kalah dari sekolah negeri.

"Tapi kami masih optimis. Kami berharap bisa terpenuhi walau satu rombel," ujarnya.

Persiapan masuk sekolah swasta yang masih dikenakan biaya SPP normal diakui Agung sebagai langkah antisipasi jika program Tistas belum bisa diterima sekolah swasta.

"Sampai sekarang belum ada juknis yang disosialisasikan dan bimteknya. Kami tidak berani langsung motong SPP karena belum tahu besaran pasti yang kami terima,"urainya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved