Berita Surabaya

Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Polemik, Begini Evaluasi FPP Jatim

Pelaksanaan sistem zonasi PPDB 2019 sempat membuat banyak permasalahan di Jatim, begini evaluasi Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Jatim

Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Polemik, Begini Evaluasi FPP Jatim
SURYA.co.id/Ahmad Zaimul Haq
Ratusan wali murid memenuhi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jl Jagir, Kamis (20/6/2019). Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya memutuskan menambah pagu di setiap kelas dan sekolah, dengan menambah pagu di kelas dan sekolah maka akan dibuka PPDB tambahan untuk bisa menampung lebih banyak siswa untuk mendapat SMP Negeri. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB 2019 di Jatim sempat membuat banyak permasalahan di sejumlah daerah. Sistem PPDB 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi (paling sedikit 90 persen), jalur prestasi (paling banyak lima persen), dan jalur perpindahan orangtua/wali (paling banyak lima persen). 

Selesai digelar, sistem zonasi PPDB mendapatkan evaluasi Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Jatim. FPP Jatim menganggap bahwa ada sejumlah hal yang patut menjadi evaluasi PPDB ke depan.

"Sebenarnya tujuan penerapan zonasi ini bagus. Mengapa? Karena untuk pemerataan pendidikan di Indonesia agar tidak ada kesenjangan hak memperoleh pendidikan," ungkap Rasiyo, koordinator FPP Jatim, Jumat (28/6/2019).

Namun menurutnya, penerapan zonasi dalam PPDB tersebut tidak serentak dan serta merta seperti sekarang ini.

Pemerintah harusnya memperhatikan topografi Indonesia, juga ketersediaan sarana dan prasarana di daerah.

Kalau semua daerah di Indonesia disamaratakan, akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ada pula yang diuntungkan.

"Imbasnya bagi mereka yang merasa dirugikan pasti akan protes, ya akhirnya demo seperti di Grahadi kemarin," ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim era Gubernur Imam Utomo ini. 

Rasiyo mengurai polemik PPDB ini sebenarnya bisa dicegah jika sejak awal Dindik Jatim memberikan masukan pada pemerintah pusat.

Dindik Jatim sebagai pemegang wilayah mengetahui secara detail sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, di antaranya persebaran  dan jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di daerah.

Persebaran sekolah yang dikatakan Rasiyo seperti persebaran Sekolah Dasar (SD) di era Orde Baru di mana di setiap desa harus ada minimal satu SD Negeri.

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved