Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah

Menurut Rasiyo, penerapan sistem zonasi dalam PPDB tersebut tidak harus serentak dan serta merta seperti sekarang ini.

Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah
surya.co.id/ahmad zaimul haq
(foto dok) Ratusan orang tua wali murid melakukan protes sistem PPDB Zonasi yang dianggap tidak adil di depan Gedung Grahadi, Surabaya Rabu (19/6/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Jawa Timur sempat membuat banyak permasalahan di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur.

Seperti diketahui, sistem zonasi dalam PPDB 2019 diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Permendikbud tersebut mengatur agar PPDB yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar, maupun pemerintah provinsi untuk pendidikan menengah.

Sistem PPDB 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi (paling sedikit 90 persen), jalur prestasi (paling banyak 5 persen), dan jalur perpindahan orang tua/wali (paling banyak 5 persen). 

Setelah selesai diselenggarakan di Jawa Timur, PPDB sistem zonasi mendapat evaluasi Forum Pemerhati Pendidikan (FPP) Jatim. FPP Jatim menganggap bahwa ada sejumlah hal yang patut menjadi evaluasi PPDB ke depan.

"Sebenarnya tujuan penerapan zonasi ini bagus. Mengapa? Karena untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Agar tidak ada kesenjangan hak memperoleh pendidikan," ungkap Rasiyo, koordinator FPP Jatim, Jumat (28/6/2019).

Menurutnya, penerapan sistem zonasi dalam PPDB tersebut tidak harus serentak dan serta merta seperti sekarang ini. Pemerintah harusnya memperhatikan topografi Indonesia serta ketersediaan sarana dan prasarana di daerah.

Menurut dia, kalau semua daerah di Indonesia disamaratakan, akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ada pula yang diuntungkan.

"Imbasnya bagi mereka yang merasa dirugikan pasti akan protes, ya akhirnya demo seperti di Grahadi kemarin," ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Jatim era Gubernur Imam Utomo ini. 

Rasiyo mengurai polemik PPDB ini sebenarnya bisa dicegah jika sejak awal Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memberikan masukan pada pemerintah pusat.

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved