Wali Murid Gelar Aksi di Kantor Dindik Surabaya, Tak Mau Kebijakan Penambahan Pagu Diubah

Wali murid khawatir kebijakan penambahan pagu yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mendapat intervensi sehingga dibatalkan.

Wali Murid Gelar Aksi di Kantor Dindik Surabaya, Tak Mau Kebijakan Penambahan Pagu Diubah
ist
Para wali murid yang tergabung dalam Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) menggelar aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yang terletak di Jl. Jagir Wonokromo no. 356, Kamis (27/6/2019). 

SURYA.co.id, SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Surabaya 2019 memang telah berakhir.

Namun, keresahan para wali murid rupanya masih belum selesai.

Para wali murid yang tergabung dalam Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) ini khawatir kebijakan penambahan pagu yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mendapat intervensi sehingga dibatalkan.

Di antaranya adalah Koordinator KBRS, Nasirudin, yang anaknya sudah diterima di SMP Negeri 6 Surabaya karena kebijakan penambahan pagu zonasi umum.

"Saya terima kasih sebesar-besarnya pada bu wali, karena adanya penambahan pagu. Kalau ada protes-protes mengenai kebijakan penambahan pagu, sehingga bisa mengubah kebijakan, kami terus terang tidak mau,” kata Nasirudin.

Ia menambahkan, dengan adanya tambahan pagu dan pagu apresiasi Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (NUSBN), banyak siswa yang gagal di zonasi umum seperti anaknya, akhirnya bisa masuk SMP negeri.

"Kami semua sudah bahagia karena anak-anak kami sudah diterima di SMP negeri. Kami minta tolong jangan hilangkan kebahagiaan kami ini,” ujarnya.

Tak hanya intervensi dari pemerintah pusat yang ditakutkan, tetapi juga bila nantinya ada tuntutan dari sekolah swasta.

Pasalnya, sekolah swasta disebut-sebut menjadi korban dari penambahan pagu, karena jumlah siswanya berkurang sehingga ditakutkan berimbas pada nilai Bantuan Operasional Pendidikan (BOPDA).

Dengan adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Ketua Koordinasi Ibu-ibu Wali Murid, Harti, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mencabut kebijakan penambahan pagu dalam kondisi apapun.

Halaman
123
Penulis: Delya Octovie
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved