Kota Kediri Sekarang Miliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian

Raperda tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah disetujui emnjadi Perda oleh DPRD Kota Kediri. Apa esensi perda ini?

Kota Kediri Sekarang Miliki Perda Perlindungan Lahan Pertanian
surabaya.tribunnews.com/didik mashudi
Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar (kiri) menyerahkan Raperda kepada Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon pada Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Kamis (27/6/2019). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Raperda tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi Perda telah disetujui oleh DPRD Kota Kediri dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Kota Kediri, Kamis (27/6/2019).

Sebelum penetapan persetujuan Raperda menjadi Perda terlebih dahulu fraksi-fraksi di DPRD Kota Kediri menyatakan pendapat dan persetujuannya.

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri, Kholifi Yunon dihadiri oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar.

Setelah mengikuti rapat paripurna, Abdullah Abu Bakar mengungkapkan, meskipun positioning Kota Kediri adalah perdagangan, pendidikan maupun jasa, namun Pemerintah Kota Kediri tetap melindungi lahan produktif pertanian, sehingga dalam membuat RTRW dan RDTRK juga selalu waspada dan memperhatikan produktivitas tanah.

“Jadi produktivitas tanah di Kota Kediri menghasilkan padi untuk ketahanan pangan supportingnya kepada pemerintah pusat itu seberapa besar, kita bisa menghasilkan berapa ton yang terus kita pertahankan sejak dahulu. Sehingga kita tidak mengubah lahan hijau menjadi lahan-lahan yang lainnya,” jelasnya.

“Perbandingan ada lahan 100 persen yang untuk RTH (ruang terbuka hijau) itu katakan 40 persen, di Kota Kediri ini masih ada 60 persen,” tambahnya.

Walikota juga berterima kasih kepada DPRD Kota Kediri yang telah menelaah materi Raperda secara cermat dan seksama. Sehingga raperda disetujui menjadi peraturan daerah Kota Kediri.

Selain Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, DPRD Kota Kediri juga menyetujui Raperda tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, serta Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi menjadi perda.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved