Berita Surabaya

Sebanyak 12 Pejabat Eselon Dua Bakal Ikuti Assessment Pengisian 7 Jabatan Kosong di Pemprov Jatim

Sebanyak 12 pejabat eselon dua dipastikan bakal di-assessment dan diseleksi untuk mengisi 7 jabatan tinggi pratama yang hingga kini masih kosong.

Sebanyak 12 Pejabat Eselon Dua Bakal Ikuti Assessment Pengisian 7 Jabatan Kosong di Pemprov Jatim
surabaya.tribunnews.com/Fatimatuz Zahro
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Suharno saat diwawancara, Selasa (25/6/2019) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Assessment untuk pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemprov Jawa Timur bakal dilakukan dalam waktu dekat. Sebanyak 12 pejabat eselon dua dipastikan bakal di-assessment dan diseleksi untuk mengisi 7 jabatan tinggi pratama yang hingga kini masih kosong.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Anom Suharno mengatakan, atas arahan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pengisian 7 jabatan kosong dilakukan dengan mekanisme assessment oleh tim independen.

"Sesuai petunjuk ibu gubernur, kita akan melakukan assessment dengan pihak independen yang ada di Jakarta. Setelah itu akan diseleksi oleh tim Pansel yang terdiri dari 3 orang dari Pemprov dan 2 orang dari luar," kata Anom, Selasa (25/6/2019).

Jika lancar assessment ini bakal dimulai awal bulan Juli mendatang dengan seluruh peserta dilakukan pengujian di Jakarta.

Terkait siapa saja pejabat yang berpeluang untuk dikocok ulang jabatannya dengan mengikuti assessment ini, dikatakan Anom, ada sejumlah kriteria.

Yang pertama dalah pejabatan eselon dua yang sudah menduduki jabatan lebih dari dua tahun. Kemudian juga eselon dua yang sudah menduduki jabatan tetap tersebut selama lima tahun yang harus ada pergeseran.

"Mereka yang masuk dua kriteria tersebut maka mereka berpotensi mengalami pergeseran. Atau bisa juga tetap," kata Anom.

Selain itu, pejabat eselon dua yang dijaring BKD dan masuk dalam dua kriteria tersebut tercatat ada sebanyak 12 orang pejabat. Saat ini sebanyak 12 nama pejabat itu sedang diajukan ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

"Nama 12 pejabat itu bisa saja berkembang," tegasnya.

Dari 12 nama pejabat eselon dua yang bakal mengikuti assessment untuk rotasi atau mutasi itu diantaranya adalah Kepala Dinas PU dan Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyo Hadi, kemudian juga Wakil Direktur Umum dan Keuangan Sjaichul Ghulam, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) Jatim Jumadi, Kepala Dispora Jatim Supratomo, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kohar.

Selain itu Wadir RS Saiful Anwar Sudono, dan enam pejabat lain yang dikatakan Anom adalah juga dari sejumlah wakil direktur di RS Saiful Anwar Malang.

Sejumlah nama-nama pejabat itu akan mengikuti assessment untuk mengisi 7 jabatan yang kosong. Yaitu Asisten 1, Asisten 3, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur RS Saiful Anwar, dua posisi Wadir RS Saiful Anwar, Kepala Dinas Sumber Daya Alam.

"Jika setelah dilakukan assessment ternyata masih ada jabatan yang kosong, maka akan dilakukan open bidding atau lelang jabatan," kata Anom.

Saat ini, ditegaskan Anom, selain mengajukan 12 nama pejabat yang bakal mengikuti assessment, pihaknya juga sedang mengajukan nama-nama tim pansel. Dimana komposisi tim pansel itu terdiri dari 3 orang dari dalam Pemprov dan dua orang dari tim independen.

"Kita harap secepatnya segera didapatkan nama-nama yang bisa mengisi jabatan yang kosong. Karena kan tidak baik juga kalau kelamaan kosong," kata Anom.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved