Nilai PAK Sidoarjo Tembus Rp 5,3 Triliun Karena Silpa Membengkak

DPRD Sidoarjo masih punya banyak tugas berat. Salah satu yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Nilai PAK Sidoarjo Tembus Rp 5,3 Triliun Karena Silpa Membengkak
surabaya.tribunnews.com/m taufik
(foto dok) Rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Minggu (16/6/2019) 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Dua bulan sisa masa jabatan, DPRD Sidoarjo masih punya banyak tugas berat. Salah satu yang mendesak untuk segera diselesaikan adalah pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan, dokumen keuangan berupa draft Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS) 2019 sudah diajukan eksekutif ke legislatif, Senin kemarin.

"Menyikapi itu, kami akan segera menggelar rapat paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," ungkap Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, Selasa (25/6/2019).

Dalam dokumen keuangan yang disampaikan oleh Pemkab, nilai PAK memang jauh lebih besar dibanding nilai APBD 2019. Nilai PAK Tembus Rp 5,3 triliun, di atas APBD yang besarnya Rp 4,8 triliun.

Dewan berjanji akan bekerja cepat, mengingat masa tugasnya yang tinggal dua bulan. "Detailnya nanti akan dikerjakan Banggar. Kami bakal berusaha bekerja cepat untuk menuntaskannya," sambung Wawan.

Besarnya angka PAK itu disebabkan dua hal. Pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meningkat. Dalam APBD 2019 sebanyak Rp 1,6 triliun, di PAK bertambah menjadi Rp 1,7 triliun. Juga dana perimbangan dari Rp 1,767 triliun menjadi Rp 1,797 triliun.

Faktor kedua adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Awalnya pemkab memasang target silpa sebesar Rp 600 miliar. Namun membengkak sampai Rp 1,028 triliun lantaran sejumlah anggaran tidak terserap.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati, pemkab sudah merancang seluruh kegiatan terkuat PAK itu. Termasuk tentang program prioritas.

"Ada tiga bidang prioritas yang mendapatkan perhatian. Yaitu infrastruktur, ekonomi, serta pemerintahan dan kemasyarakatan," ungkapnya.

Dengan besarnya nilai PAK, berarti program prioritas bakal mendapatkan tambahan dana. Namun pemkab harus berhitung cermat karena waktu pelaksanaannya tinggal enam bulan. Jika tidak terserap, malah sia-sia.

Sementara menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agoes Boedi Tjahjono, tiga bidang yang menjadi prioritas itu memang perlu mendapatkan tambahan anggaran.

Seperti bidang infrastruktur. Pemkab akan menambah anggaran pembangunan Frontage Road (FR), yang nilainya mencapai Rp 100 miliar. Dengan target, tahun ini pembebasan lahan harus tuntas.

Kemudian rehab sekolah rusak juga bakal mendapat tambahan anggaran sekitar Rp 32 miliar. "Termasuk gaji GTT dan PTT juga akan mendapat tambahan anggaran," tukasnya.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved