Berita Surabaya

Bambang DH Sudah Diperiksa 5 Jam di Kejati Jatim Soal Kasus Dugaan Korupsi YKP Dan PT YEKAPE

Bambang DH penuhi panggilan Kejati Jatim guna memberikan keterangan atas kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT YEKAPE.

Bambang DH Sudah Diperiksa 5 Jam di Kejati Jatim Soal Kasus Dugaan Korupsi YKP Dan PT YEKAPE
SURYA.co.id/Bobby Koloway
Bambang DH 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH penuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim guna memberikan keterangan atas kasus dugaan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. YEKAPE. Panggilan ini merupakan lanjutan penyidikan.

Bambang DH, diketahui datang tepat waktu pada pukul 08.40 WIB. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung.

"Tadi sudah datang lebih awal dari perkiraan pukul 09.00 WIB," terangnya, Selasa, (25/6/2019).

Hingga saat ini pantauan TribunJatim.com (grup SURYA.co.id), mantan Wali Kota Surabaya itu masih diperiksa terhitung lima jam setelah dirinya masuk.

Dia datang sendiri menyerahkan handphone di Lobby Kejati Jatim.

"Jadi beneran ta ini Rek??," ujar  Bambang DH ke awakmedia sembari tertawa.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya dan Walikota Tri Rismaharini telah diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi YKP dan PT. YEKAPE.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada delapan orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan wali kota pengganti Sunarto yang digadang mengetahui aliran dana YKP.

"Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarto minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini," kata Didik.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951.

Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. hingga tahun 1999, YKP dijabat Wali Kota Sunarto.


 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved