Wali Murid di Jember Mengadu Perihal PPDB ke Gedung Dewan

Sejumlah wali murid mendatangi gedung DPRD Jember, Senin (24/6/2019), untuk mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Wali Murid di Jember Mengadu Perihal PPDB ke Gedung Dewan
surya/sri wahyunik
Suasana saat RDP di gedung DPRD Jember perihal sistem zonasi PPDB 2019 yang dihadiri juga oleh Nur Hasan, Sekretaris Komisi D DPRD Jember (bicara pakai mike), Senin (24/6/2019) 

SURYA.co.id | JEMBER - Sejumlah wali murid mendatangi gedung DPRD Jember, Senin (24/6/2019), untuk mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Keluhan wali murid itu antara lain, tidak tepatnya Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB diterapkan 100 persen di Kabupaten Jember.

Hendro Jatmiko, orang tua murid asal Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari menuturkan, peraturan menteri itu tidak tepat diterapkan 100 persen di Jember.

"Iya kalau kota besar, taruh-lah Jakarta yang mungkin tengok kanan - kiri sudah sekolah. Lha ini di Jember, yang jarak sekolah dengan rumah bisa jauh," ujar Hendro.

Di sisi lain, Permendikbud itu diadopsi 100 persen oleh Peraturan Bupati tentang PPDB di Jember. Di peraturan bupati itu hanya ada tambahan jalur prestasi, yakni untuk anak yang hafal 1 juz Al Quran maka bisa mendaftar melalui jalur prestasi.

"Lainnya sama persis. Menurut saya itu terlalu saklek," imbuhnya.

Hendro mengaku, anaknya menjadi korban sistem zonasi. Dia tinggal di Jl Kaliurang Kelurahan/Kecamatan Sumbersari. SMP negeri paling dekat dengan rumahnya adalah SMPN 3 Jember. Namun di sisi lain, SMPN tersebut sudah diserbu oleh pendaftar yang secara jarak lebih dekat daripada rumahnya. Jumlah murid yang diterima, lanjutnya, pasti juga disesuaikan dengan jumlah pagu sekolah.

"Karena tidak ada penilaian berdasarkan nilai UN (Ujian Nasional), maka bisa jadi nanti anak saya tidak akan lolos karena kalau mengacu ke jarak, jarak rumah saya kalah dengan jarak anak-anak yang dekat sekolah itu. Sementara SMPN 3 adalah sekolah yang terdekat dengan rumah saya sekitar 1,7 kilometer. Selain SMP itu tidak ada lagi yang terdekat. Kalau penilaian berdasarkan nilai UN tidak ada, lebih baik sekalian saja UN itu dihapus," tegasnya dengan nada geregetan.

Hendro berharap ada evaluasi atas sistem PPDB tahu ini. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diharapkan memiliki aturan yang mengakomodasi kebutuhan warga setempat.

Dia berharap anggota DPRD Jember memfasilitasi keluhan wali murid di Jember.

Sedangkan seorang wali murid asal Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari, M Isriadi menuturkan indikasi banyaknya pemakaian surat domisili untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. "Ada penuturan beberapa orang tua yang memakai surat domisili untuk ngakali jarak rumah dan sekolah," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menegaskan, keluhan dari Hendro dan beberapa wali murid yang datang ke gedung dewan juga dikeluhkan oleh wali murid lain.

"Hampir tiap hari kami menerima keluhan perihal sistem zonasi PPDB ini, bahkan sampai ada yang bilang sistem meteran. Memang peraturan bupati mengacu semuanya ke Permendikbud, kecuali ada tambahan tentang hafiz-hafizah 1 juz yang bisa mendaftar melalui jalur prestasi. Tentunya keluhan ini akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan. Dalam waktu dekat, kami akan panggil Dinas Pendidikan," tegasnya.

Sedangkan Sekretaris KOmisi D DPRD Jember Nur Hasan menegaskan, komisi-nya akan memantau hasil PPDB 2019.

"Termasuk untuk mengetahui berapa yang memakai surat domisili, dan yang tidak. Karena dalam RDP dengan Dinas Pendidikan, dinas menegaskan bahwa prioritas pelajar yang diterima adalah yang tidak memakai surat domisili. Yang memakai surat domisili, bukan prioritas untuk diterima," tegas Hasan.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved