Berita Jember

Jadi 'Korban' Sistem Zonasi PPDB 2019, Anggota DPRD Jember Terpaksa Sekolahkan Anaknya di Swasta

Tak hanya warga biasa, anggota DPRD Jember pun juga menjadi korban sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Jadi 'Korban' Sistem Zonasi PPDB 2019, Anggota DPRD Jember Terpaksa Sekolahkan Anaknya di Swasta
surya/sri wahyunik
Suasana saat RDP di gedung DPRD Jember perihal sistem zonasi PPDB 2019 yang dihadiri juga oleh Nur Hasan, Sekretaris Komisi D DPRD Jember (bicara pakai mike), Senin (24/6/2019) 

SURYA.co.id | JEMBER - Tak hanya warga biasa, anggota DPRD Jember pun juga menjadi korban sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) antara beberapa orangtua murid, dengan anggota Komisi D dan pimpinan DPRD Jember, Senin (24/6/2019).

Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Nur Hasan, menuturkan dirinya juga menjadi korban sistem zonasi PPDB 2019 itu.

"Saya juga jadi korban zonasi. Akhirnya masuk swasta," kata Hasan saat menemui wali murid di gedung dewan.

Politisi PKS ini menuturkan salah satu anaknya kini masuk sekolah jenjang SD.

Berharap mengikuti jejak sang kakak, anak Hasan itu juga mendaftar ke SDN Menampu 3 Kecamatan Gumukmas yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya.

"Sudah turun temurun, anak-anak saya sekolah di SDN Menampu 3. Nah kali ini, salah satu anak saya juga mau masuk ke SD itu. Bersama sekitar 500 meter dari rumah, namun tidak bisa karena tidak masuk di zonasi. Meski berjarak 500 meter, ternyata dengan sistem 'meteran' ini tetap tidak masuk," kata Hasan.

Berdasarkan petunjuk teknis, SDN Menampu 3 Kecamatan Gumukmas menerima siswa dari dua desa di zona 1 dan dua desa di zona 2.

Rumah Nur Hasan berada di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas, yang tidak masuk dalam kedua zona tersebut.

Berdasarkan sistem zonasi, anak Nur Hasan bisa bersekolah di sekolah yang malah berjarak 1 KM dari rumahnya.

Karena jarak SD itu terlalu jauh dari rumahnya, Hasan terpaksa memasukkan sang anak ke sebuah MI swasta berjarak sekitar 250 meter dari rumahnya.

"Lalu bagaimana dengan anak-anak pesisir di Kecamatan Gumukmas, yang jarak rumahnya jauh dari sekolah-sekolah. Belum lagi SMA. Gumukmas itu tidak punya SMA negeri. Paling dekat itu ke Kecamatan Kencong, itu pun berjarak jauh, yang tidak nutut kalau dihitung pakai meteran," tegasnya.

Karenanya, dia sepakat dengan beberapa wali murid yang mengadu ke gedung dewan supaya ada evaluasi tentang sistem PPDB di tahun 2019 ini.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memanggil pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebelum pelaksanaan PPDB.

Setelah pelaksanaan PPDB ini, lanjutnya, DPRD Jember kembali akan memanggil pihak Dinas Pendidikan.

Komisi D juga akan melakukan pemantauan ke sekolah paska PPDB 2019.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved