Berita Surabaya

566 Desa Rawan Kekeringan saat Kemarau 2019, Ini yang Dilakukan BPBD Jatim

BPBD Jatim memetakan ada 566 desa di 180 kecamatan dan di 24 Kabupaten di Jatim yang rawan mengalami kekeringan

566 Desa Rawan Kekeringan saat Kemarau 2019, Ini yang Dilakukan BPBD Jatim
surya/erfan hazransyah
Ilustrasi kekeringan 

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memetakan desa yang rawan mengalami kekeringan. Hasilnya, sebanyak 566 desa diprediksi bakal mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini yang akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.

Kepala BPBD Jatim, Subhan Wahyudiono, Senin (24/6/2019), mengatakan pemetaan wilayah yang rawan kekeringan sudah dilakukan sejak sebulan yang lalu. Pihaknya bersama tim memetakan bahwa ada 556 desa yang ada di 180 kecamatan dan di 24 Kabupaten di Jawa Timur yang rawan mengalami kekeringan.

“Yang paling rawan, tertinggi ada di Kabupaten Sampang. Di sana kami petakan akan ada sebanyak 67 desa yang mengalami kekeringan," kata Subhan.

Di bawah Kabupaten Sampang, ada Kabupaten Tuban yang diprediksi akan mengalami kekeringan sebanyak 55 desa.

Di urutan ketiga ada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan yang dipetakan akan sebanyak 45 desa yang mengalami kekeringan.

Dari bekal pemetaan tersebut, pihaknya sudah mengadakan rakor dengan sejumlah dinas terkait dan melibatkan Bakorwil di Jawa Timur.

Pihaknya juga mengirimkan surat edaran pada bupati untuk segera melakukan antisipasi pada bencana kekeringan.

"Dalam surat edaran kami juga sampaikan bahwa BPBD menyiapkan bantuan berupa penyaluran air bersih untuk kebutuhan dasar seperti mandi, makan/minum, mencuci, bagi daerah yang mengalami kekeringan," tegasnya.

Meski sudah banyak daerah yang mengeluhkan mengalami kekeringan, dikatakan Subhan, belum ada daerah yang meminta bantuan ke BPBD Jatim.

Menurutnya, kekeringan di daerah masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah di kabupaten kota setempat.

"Kami membantu untuk kekeringan yang terjadi dan yang terkait dampak sosial ekonomi. Kalau yang terkait kekeringan di lahan pertanian ditangani oleh bagian dinas pengairan," tegasnya.

Bagi daerah yang meminta bantuan air ke BPBD, maka Pemprov akan mengirimkan truk tangki air ke daerah yang membutuhkan air bersih tersebut.

Namun bantuan tersebut sifatnya adalah berdasarkan permintaan kabupaten atau daerah yang membutuhkan.

Lebih lanjut dikatakan Subhan, sebagai provinsi di negara tropis memang sangat memungkinkan terjadi kemarau.

Selain kekeringan yang juga rawan terjadi saat kemarau adalah kebakaran.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved