Berkoalisi dengan Partai Nasionalis, PKB dan PPP Bisa Usung Kader Religius di Pilwali Surabaya

Dalam hal pilwali Surabaya 2020, mau tidak mau kekuatan NU akan menjadi kekuatan penting dan dipertimbangkan di samping nasionalis.

Berkoalisi dengan Partai Nasionalis, PKB dan PPP Bisa Usung Kader Religius di Pilwali Surabaya
surya/ahmad zaimul haq
Mochtar W Oetomo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengamat politik dari Surabaya Survei Centre (SSC), Mochtar W Oetomo menyebut kandidat berlatarbelakang religius (agama) bisa menjadi kandidat pada pemilihan walikota Surabaya 2020 mendatang.

Mochtar menyebut kalangan ormas agama terbesar di Jatim, Nahdlatul Ulama (NU) bisa dicalonkan di Kota Pahlawan.

"Kalau ngomong geopolitik, selalu ada belahan antara politik dan religius. Kalau bicara religius pasti soal NU," kata Mochtar W Oetomo kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (23/6/2019).

"Sehingga, dalam hal pilwali Surabaya 2020, mau tidak mau kekuatan NU akan menjadi kekuatan penting dan dipertimbangkan di samping nasionalis. NU juga memiliki akar kultural dan akar politik di Surabaya," katanya menambahkan.

Para kandidat pilwali berlatarbelakang religius bisa diusung oleh partai bernafas religius, di antaranya PKB dan PPP dengan menjadi kandidat calon walikota maupun wakil walikota. Perolehan kursi PKB (lima kursi) dan dan PPP (satu kursi) dinilai memiliki nilai tawar.

"Representasi politik religius ada pada PKB dan PPP, khususnya untuk Surabaya dan Jatim" katanya.

PKB Belum Bahas Pilwali Surabaya Dengan Pihak di Luar Partai

PKS Mulai Godok Nama-nama yang Akan Diusung Dalam Pilwali Surabaya 2020

Selain soal kandidat, PKB dan PPP yang belum memenuhi ambang batas persyaratan pencalonan (20 persen kursi/10 kursi DPRD Surabaya) juga diwajibkan berkoalisi. Dalam hal ini, PPP dan PKB bisa berkoalisi dengan sesama partai religius lainnya, maupun nasionalis.

"Secara kalkulasi, PKB dan PPP tidak memiliki kesempatan langsung untuk mengusung calonnya sendiri. Sehingga, harus berkoalisi dengan partai lainnya. Baik berkoalisi dengan partai religius maupun nasional," katanya.

Namun, Mochtar menyebut peluang PKB dan PPP berkoalisi dengan partai nasionalis lebih besar dibandingkan dengan religius lainnya. "Selama ini, partai dengan nafas religius moderat, misalnya PKS dan PAN, dalam sejarahnya sulit bersama dengan PKB maupun PPP," kata Mochtar.

Sebelumnya, iktiar koalisi sempat direncanakan oleh beberapa partai politik jelang Pilwali Surabaya. Di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bersikap realistis dalam pemilihan Walikota Surabaya (Pilwali) 2020 mendatang.

Hanya mendapat satu kursi berdasar hasil Pemilu 2019, PPP belum memikirkan kandidat yang akan diusung.

"Realistis saja. Sepertinya sulit (mencalonkan) kader sendiri di Surabaya. Kami lebih memilih berkoalisi," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim, Musyaffa' Noer ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (23/6/2019).

Oleh karenanya, dibandingkan memilih kandidat Calon Walikota, pihaknya akan memprioritaskan mencari rekan partai untuk diajak berkoalisi.

"Pastinya, kami tak akan absen (di pilkada)," tegas Musyaffa' yang juga Ketua Fraksi PPP di DPRD Jatim ini.

Di Surabaya, PPP menjadi partai terakhir dari sepuluh partai yang lolos DPRD Surabaya berdasarkan pemilu 2019. Dari 50 kursi yang diperebutkan, PPP baru mendapat satu kursi dengan perolehan suara mencapai 56.242 suara (3,84 persen). 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved