Berita Surabaya

PPDB SMA/SMK 2019 di Jatim Ditutup, Gubernur Khofifah Minta Maaf

Proses pendaftaran PPDB jenjang SMA SMK Negeri di Jawa Timur sudah ditutup, Gubernur Khofifah minta maaf

PPDB SMA/SMK 2019 di Jatim Ditutup, Gubernur Khofifah Minta Maaf
Surabaya.Tribunnews.com/Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau langsung jalannya sistem IT PPDB SMA SMK Negeri Jawa Timur yang ada di Jurusan Teknik Informasika ITS Surabaya, Kamis (20/6/2019) dini hari. Fatimatuz zahroh/surya 

SURYA.co.id | SURABAYA - Proses pendaftaran PPDB jenjang SMA SMK Negeri di Jawa Timur sudah ditutup tepat tengah malam kemarin.

Hari ini, Sabtu (22/6/2019), sekitar pukul 08.30 WIB, hasil peringkingan untuk PPDB SMA SMK Negeri langsung diumumkan di website resmi PPDB Jawa Timur.

Setelah menuai protes dan keluhan dari banyak calon wali murid akibat penerapan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud 51 Tahun 2018, siang ini, usai pengumuman peringkingan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap agar semua pihak legowo.

Unair Terima Lima Mahasiswa Berprestasi Pendaftar SBMPTN

3 Siswi SMP Pesta Adegan Dewasa dengan Guru di Sekolah Bersama-sama, Lapor Polisi Setelah Hamil

Sosok Cantik Christina Aryani Bikin Salfok di Sidang MK, Calon Anggota DPR RI itu Curi Perhatian

Kanker Agung Hercules Tumbuh Lagi Tapi Tak Siap Dikemoterapi, Ada Kondisi yang Perlu Diperhatikan

Secara khusus, Gubernur Khofifah bahkan meminta maaf pada seluruh pendaftar yang harus berakhir gagal tidak bisa diterima di SMA Negeri akibat sistem zonasi.

Khofifah menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya membuat banyak diskresi dari aturan Permendikbud 51 Tahun 2018 yang membuat PPDB di Jawa Timur lebih longgar daripada aturan yang seharusnya diterapkan dalam permedikbud tersebut.

"Sebagai pimpinan di Provinsi Jawa Timur, saya memohon maaf, jikalau tidak semua bisa diterima. Bahwa kita ada dalam lingkup regulasi Permendikbud No 51 Tahun 2018 yang mengatur sistem PPDB," kata Khofifah saat diwawancara di ICBC Surabaya, Sabtu (22/6/2019).

Gubernur perempuan pertama Jawa Timur ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah membuat keputusan agar PPDB tahun ini menggunakan sistem murni seratus persen menggunakan nilai UN.

Hasil keputusan itu pun dibawa ke pemerintah pusat dan mempertemukan Khofifah dengan Mendikbud.

"Saya sendiri bertemu dengan Mendikbud. Tapi beliau menegaskan bahwa Bu Gubernur kita punya regulasi Permendikbud 51 Tahun 2018.

Artinya saya ingin sampaikan bahwa proses panjang sudah kita lalui," tegas Khofifah. Terutama dalam memperjuangkan agar nilai UN bisa dipresiasi lebih dalam PPDB.

Halaman
1234
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved