UPDATE Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum 01: 15 Saksi Akan Fokus Komentari Tuduhan Kecurangan

UPDATE Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum 01: 15 Saksi Akan Fokus Komentari Tuduhan Kecurangan

Tribunnews/Jeprima
UPDATE Sidang Sengketa Pilpres 2019, Tim Hukum 01: 15 Saksi Akan Fokus Komentari Tuduhan Kecurangan 

"Di MK itu alat bukti yang utama adalah surat, untuk surat-surat itu terkait dengan dokumentasi rekapitulasi perolehan suara sudah kami ajukan secara berjenjang," tambah Ali.

Rekapitulasi tersebut dilampirkan dalam bentuk dokumen mulai dari pemilihan tingkat pusat hingga tingkat kecamatan.

Alasan lain penggunaan satu saksi adalah soal permohonan yang dijadikan acuan KPU adalah yang diajukan tim BPN tertanggal 24 Mei.

"Dan materi yang di MK itu terkait perolehan suara pasangan calon, dalam hal ini semuanya sudah kami ajukan, dan ini merupakan bagian dari sikap kami bahwa permohonan yang harus diterima oleh Mahkamah adalah permohonan pertama tanggal 24 Mei di mana persolan yang diajukan hanya 3 hal," ujar Ali Nurdin.

"Satu DPT, dua masalah situng, dan tiga terkait C7 yang dianggap dihilangkan."

Lebih mengerucut, C7 yang ditulis di permohonan hanya terdiri dari 3 TPS.

Selain itu, BPN sbeelumnya juga sudah mendapatkan jawaban persoalan tersebut dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

"Untuk C7 dalam keretangan saksi hanya meliputi 3 TPS sehingga dilihat dari sisi jumlah tidak signifikan, dilihat materinya ini sudah dibawa ke Bawaslu dan Bawaslu sudah menyatakan sikapnya bahwa 3 TPS tersebut tidak ada masalah," tambah Ali Nurdin.

Jokowi Enggan Komentari Sidang MK

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi sidang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga hari ini.

Halaman
1234
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas
Editor: Musahadah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved