Sengketa Hasil Pilpres 2019

Penjelasan Ahli Sebut Tim Hukum Prabowo Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM Selama Pilpres 2019

Penjelasan saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada ( UGM), Edward Omar Sharif Hiariej sebut Tim Hukum Prabowo-Sandi tak bisa buktikan kecurangan TSM.

Penjelasan Ahli Sebut Tim Hukum Prabowo Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM Selama Pilpres 2019
Tangkapan Layar
Penjelasan Ahli Sebut Tim Hukum Prabowo Tak Bisa Buktikan Kecurangan TSM Selama Pilpres 2019 

SURYA.co.id | JAKARTA - Penjelasan saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada ( UGM), Edward Omar Sharif Hiariej menyebut Tim Hukum Prabowo-Sandi tak bisa buktikan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan massif).

Edward Omar Sharif Hiariej yang juga menjadi guru besar UGM ini dihadirkan oleh Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf Amin di sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di hari kelima.

Dalam penjelasannya, Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat, kuasa hukum 02 hanya memaparkan beberapa peristiwa pelanggaran kemudian menggeneralisasi, bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis dan meluas, sebagai dasar gugatan dalam dalil permohonan sengketa.

"Merujuk pada fundamentun petendi (dasar gugatan) kuasa hukum pemohon menunjukkan beberapa peristiwa kemudian menggeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur sistematis dan masif," ujar Edward Omar Sharif Hiariej saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2019).

Di sisi lain, lanjut Hiariej, tim kuasa hukum tak dapat menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kecurangan yang disebut terstruktur dan sistematis dengan dampaknya yang luas terhadap hasil pemilihan umum.

TERBARU Slide Golputkan Swing Voter Pemilih 02, Kuasa Hukum BPN Cecar Saksi TKN

Ia menjelaskan, jika merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pelanggaran terstruktur artinya dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Dalam konteks tersebut, harus dibuktikan dua hal, yaitu adanya meeting of mind antar pelaku pelanggaran dengan syarat subyektif dan adanya kerja sama yang nyata.

Perihal sistematis, lanjut Hiariej, mensyaratkan pelanggaran dilakukan secara matang, tersusun dan rapi.

Ia mengatakan, dalam konteks tersebut harus dibuktikan apa substansi perencanaan, siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana perencanaan itu dilakukan.

Sedangkan pelanggaran yang masif merujuk pada skala terjadinya kejahatan tersebut.

Namun, Hiariej menilai hal tersebut tidak terlihat dalam dasar gugatan dalam dalil permohonan tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Perihal masif mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran dan dampak. Hubungan kausalitas itu harus dibuktikan, bukan sebagian tapi sangat luas," kata Hiariej.

UPDATE Sidang di MK, Hakim Tegur Saksi Jokowi-Maruf karena Masalah Ini

"Dalam fundamentum petendi hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh kuasa hukum pemohon. Kuasa hukum pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur sistematis yang berdampak masif," ucapnya.

Dalam dalil permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga memaparkan sejumlah dugaan pelanggaran selama proses pemilu, yakni Penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparatur negara seperti Polisi dan Intelijen.

Ada pula tuduhan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi dalam penegakkan hukum.

Seluruh dugaan pelanggaran tersebut menjadi dasar bagi tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga untuk menuduh adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif selama Pilpres 2019. (Kompas.com)

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved