Pemkot Surabaya Pastikan Tambahan Pagu PPDB Tak Pengaruhi Nilai BOPDA Swasta

Kepala Bappeko Surabaya, Ery Cahyadi meyakinkan bahwa tambahan pagu negeri tak perlu jadi momok bagi sekolah swasta karena tak pengaruhi nilai Bopda

Pemkot Surabaya Pastikan Tambahan Pagu PPDB Tak Pengaruhi Nilai BOPDA Swasta
SURYA.co.id/Ahmad Zaimul Haq
foto dok - Ratusan wali murid memenuhi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jl Jagir, Kamis (20/6/2019). Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya memutuskan menambah pagu di setiap kelas dan sekolah, dengan menambah pagu di kelas dan sekolah maka akan dibuka PPDB tambahan untuk bisa menampung lebih banyak siswa untuk mendapat SMP Negeri. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyaknya siswa dengan nilai tinggi tapi tidak bisa masuk sekolah negeri akibat zonasi, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memutuskan untuk membuka pagu tambahan.

Dengan adanya pagu tambahan, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya akan merangking ulang siswa murni berdasar nilai.

Namun penambahan pagu ini dikhawatirkan berpengaruh negatif pada sekolah-sekolah swasta karena berpotensi kekurangan siswa, sehingga mengurangi nilai Bantuan Operasional Pendidikan (BOPDA).

Meski begitu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko), Ery Cahyadi, meyakinkan bahwa tambahan pagu negeri tak perlu jadi momok bagi sekolah swasta karena tidak akan memengaruhi nilai BOPDA.

"Jadi waktu penerimaan siswa baru, BOPDA tidak dihitung per siswa, tapi per rombel (rombongan belajar). Misal sekolah X sekelas 32 siswa, punya daya tampung 10 kelas, jadi dihitungnya langsung 320," jelasnya.

Harapannya, kata Ery, meski nantinya satu kelas tidak terisi penuh 32 siswa, nilai BOPDA tidak berubah dan sekolah swasta punya kualitas setara dengan sekolah negeri.

"Sehingga, rombel ini tetap berkualitas, supaya semua sekolah swasta punya kualitas sama dengan negeri. Kan kualitas swasta dan negeri memang tidak boleh berbeda, semua kami tingkatkan," imbuhnya.

Keputusan penambahan pagu di ambil Risma karena sistem zonasi tidak ramah pada sekolah yang berada di wilayah padat penduduk.

Akibatnya, banyak siswa dengan nilai bagus yang harus tersisih, karena jumlah sekolah di zonanya tidak sebanding dengan besarnya jumlah pendaftar.

"Kami menghitung ketika memberlakukan sistem zonasi, harus mempertimbangkan kepadatan penduduk. Kalau di zona itu padat, tapi jumlah sekolahnya sedikit, akhirnya banyak yang tidak masuk. Misalnya di Kapas Krampung, itu jumlah yang masuk lebih banyak daripada jumlah sekolah. Itu jadi pertimbangan bu wali," katanya.

Akhirnya, penambahan pagu dilakukan dengan harapan anak-anak dengan nilai tinggi bisa tetap sekolah negeri. 

Sudah Tambah Kuota Jalur Prestasi 20 Persen, Pendaftaran PPDB SMA dan SMK Negeri di Jatim Ditutup

Penulis: Delya Octovie
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved