Wali Murid di Sidoarjo Menangis Gara-gara Sistem Zonasi dalam PPDB

Para orangtua atau wali murid di Sidoarjo menangis karena penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini.

Wali Murid di Sidoarjo Menangis Gara-gara Sistem Zonasi dalam PPDB
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Para orangtua atau wali murid di Sidoarjo menangis karena penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini. Tapi karena tidak banyak yang protes, sehingga terkesan Sidoarjo kondusif.

Demikian kata Musahili, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, Kamis (20/6/3019). Dan menurutnya, sistem zonasi akan berdampak negatif terhadap peserta didik maupun ke sejumlah lembaga pendidikan.

"Kami juga kurang sepakat dengan penerapan sistem zonasi. Karena tidak menggunakan nilai, sehingga banyak anak dengan nilai bagus malah sulit mendapat sekolahan," kata dia.

Selain itu, disebut dia bahwa penerapan sistem baru ini tanpa dibarengi dengan persiapan yang matang. Termasuk sosialisasi juga dirasa sangat kurang, sehingga membingungkan banyak pihak.

"Pemerataan boleh, tapi seharusnya kan semua disiapkan dulu, bukan mendadak seperti ini. Dan kalau pendidikan seperti itu, malah apa jadinya. Karut marut," tandas dia.

Jokowi Jawab Keluhan Warga Gresik Soal Polemik PPDB 2019, Begini Katanya

Wali Murid Pendaftar PPDB SMA Negeri Kembali Datangi Kantor Dindik Jatim & Minta Pembatalan PPDB

Banyak sekolah juga bakal terkena dampak sistem ini. Dicontohkan SMPN 1 Sidoarjo, karena penerimaan hanya zonasi, tanpa dasar nilai, dia menganggap tinggal menunggu waktu saja sekolah tersebut.

"Apa jadinya nanti sekolah-sekolah favorit itu, lihat saja. Saya yakin, gak karu-karuan nanti," sebut Musahili.

Keluhan yang diterima Dewan Pendidikan sangat banyak terkait sistem baru ini. Dia menurutnya, semua serta dilematis. Dicontohkan warga Tulangan, sepandai apapun tentu kesulitan cari sekolah karena di sana tidak ada SMA Negeri.

Ya, warga Sidoarjo juga sudah banyak mengeluh ke berbagai pihak. Termasuk Bupati Saiful Ilah juga mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkit proses penerimaan siswa baru ini.

"Banyak sekali keluhan, kita sampai bingung. Sementara sistem itu yang menerapkan adalah pemerintah pusat," jawab Saiful Ilah.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Asrofi, malah sulit dihubungi. Bukan hanya wartawan, beberapa anggota dewan juga mengaku kesulitan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan.

"Kami ingin kordinasi, karena banyak keluhan. Tapi Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa dihubungi," ujar Bangun Winarso, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo.

Ya, dewan sendiri juga menerima sangat banyak aduan dari masyarakat. Utamanya mereka yang bingung lantaran anaknya sulit mendapat sekolah dalam penerimaan siswa baru kali ini.

"Kami akan kordinasikan ini. Karena kepala dinas pendidikan tidak bisa dihubungi, kami akan memanggilnya secara resmi, untuk diajak berembug di kantor dewan," kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan

Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan, juga banyak menerima keluhan terkuat PPDB sistem zonasi. Apalagi di Desa Klopo Sepuluh, tempat tinggalnya, jauh dari SMP Negeri, sehingga warga di sana sulit mendapat sekolahan.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved