Berita Jakarta

Risiko Pengelolaan Keuangan Desa Disebut karena Tak Konsistennya antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

Rapat Koordinasi bertajuk: "Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa", Kemendes PDTT di Hotel Grand Kemang Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Penulis: Tri Mulyono | Editor: Parmin
foto: istimewa
Rakor Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Kemendes PDTT di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Kamis (20/06/2019). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Perwakilan Kemendagri M Rahayuningsih mengakui bahwa area risiko pengelolaan keuangan desa, terletak pada tidak konsistennya antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencaka Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), sampai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Kenapa sampai tidak konsisten, ini dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan di desa. Mestinya, partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin tinggi. Di lapangan, berbagai macam alasan dikemukakan desa ketika ditanya tentang hal tersebut.

Yayuk, panggilan akrab M Rahayuningsih memaparkan hal itu dalam Rapat Koordinasi bertajuk: "Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa", Kemendes PDTT di Hotel Grand Kemang Jakarta, dalam rilis, Kamis (20/6/2019).

Selain dihadiri  dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri juga perwakilan dari Kementerian Keuangan. 

Dikatakan, kepala desa dan perangkat desa, masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan desa. Apalagi kurun 5 tahun terakhir, setelah desa menerima Dana Desa. Karena, pihak pemeriksa masih banyak menemukan pelanggaran terkait belanja barang dan jasa. Seperti tidak mematuhi standar biaya umum, harga barang dan jasa melebihi dari perencanaan anggaran.

“Prinsip swakelola pengadaan barang dan jasa, acapkali dilewatkan oleh pemerintah desa. Justru masih banyak desa yang mempihakketigakan. Yang lebih mirisnya lagi, desa juga lalai membayar pajak,” ungkap Yayuk.

Untuk pengelolaan keuangan desa (mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban) diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Sebelumnya, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

“Perbedaan Permendagri 113 dengan Permendagri 20, terletak pada permasalahan pengelolaan keuangan pada area risiko implementasi keuangan desa. Sehingga kita mampu melakukan evaluasi secara mandiri, untuk melihat tingkat masalah Dana Desa maupun sumber keuangan desa lainnya masing-masing desa di Indonesia,” katanya.

Ke depan, menurutnya, sanksi terhadap desa dan kepala desa yang tidak melakukan pelaporan/pertanggung jawaban akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, harus diatur. Ini dilakukan oleh kepala daerah melalui camat. Sanksinya diatur dalam Perda yang mengacu pada Permendagri.

Sedangkan narasumber dari Kemenkeu RI, Kresnadi Prabowo Mukti mengungkapkan, uang belanja negara dalam 5 tahun terakhir Rp.1.600 Triliun di mana Rp.70 Triliun di antaranya Dana Desa. Sampai Tahun 2018, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp.257 Triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat desa, lanjutnya, harus ada perencanaan anggaran yang baik, terutama kegiatan infrastruktur, harus ada targetnya sesuai juknis dan juklak yang telah ditentukan.

Sedang Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufik Madjid mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen meningkatkan ketahanan masyarakat dan mengelola pembangunan Desa.

Sebab, kedua isu tersebut menjadi penting dalam rangka memasuki era keterbukaan informasi dan kompetisi global.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved