Berita Surabaya

PPDB SMA 2019 di Jatim Dibuka Lagi Kamis Dini Hari Tanpa Perbaikan, Ombudsman Angkat Bicara

Sistem PPDB SMA Negeri di Jawa Timur 2019 akhirnya dibuka kembali Kamis (20/6/2019) dini hari pukul 00.22 WIB. Ombudsman angkat bicara.

PPDB SMA 2019 di Jatim Dibuka Lagi Kamis Dini Hari Tanpa Perbaikan, Ombudsman Angkat Bicara
dok.surya
PPDB SMA 2019 di Jatim Dibuka Lagi Kamis Dini Hari Tanpa Perbaikan, Ombudsman Angkat Bicara 

Ombudsman Republik Indonesia mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang tidak puas dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB).

Komisioner Ombudsman Ahmad Suaedy menilai banyaknya orang tua murid yang ingin anaknya tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah yang dianggap favorit, meskipun sekolah itu berjarak relatif jauh dari tempat tinggalnya.

Suaedy menilai hal ini disebabkan oleh fasilitas dan mutu sekolah yang belum merata.

"Mentalitas favoritisme itu disebabkan karena kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh pelosok Indonesia, sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya," kata Suaedy dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/6/2019).

Suaedy mengatakan, Ombudsman mendukung sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan.

Namun pemerintah perlu segera merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan yang lebih konkret di Tanah Air.

"Pemerintah juga secara keseluruhan, perlu bekerja sama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tersebut," sambung dia.

Selain itu, Ombudsman RI juga menyoroti Kemendikbud yang kurang melakukan sosialisasi terkait sistem zonasi ini.

Menurut dia, seharusnya Kemendikbud untuk melakukan sosialisasi yang lebih gencar agar masyarakat bisa paham.

"Kemendikbud seharusnya tegas dalam menegakkan aturan tentang sistem zonasi, tetapi juga komunikatif dengan masyarakat dan Kementrian Dalam Negeri serta Pemerintahan Daerah. Sehingga tujuan yang baik dalam penerapan zonasi tersebut akan dipahami oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah," kata dia. (Kompas.com)

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Musahadah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved