Masih Ada 20 SKPD di Jatim Masuk Kategori Realisasi Anggaran di Bawah 75 Persen untuk APBD 2018

Pemprov Jatim menyebut masih ada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jatim yang memiliki realisasi anggaran di bawah 75 persen selama 2018

Masih Ada 20 SKPD di Jatim Masuk Kategori Realisasi Anggaran di Bawah 75 Persen untuk APBD 2018
Ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menyebut masih ada 20 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jatim yang memiliki realisasi anggaran di bawah 75 persen selama 2018.

Kedepan, Pemprov Jatim telah menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan realisasi anggaran tiap SKPD.

Berdasarkan besaran realisasi belanja daerah SKPD/PPK-BLUD, Pemprov Jatim telah mengelompokkan jajaran SKPD menjadi tiga kategori. Yakni, 61 SKPD/PPK-BLUD dengan realisasi anggaran berada di atas 90 hingga 100 persen. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, hingga Dinas Energi SDM.

Kemudian, 16 SKPD/PPK-BLUD dengan realisasi berada di rentang 75-90 persen. Di antaranya, Dinas PU-Bina Marga, Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Serta, 20 SKPD/PPK-BLUD dengan realisasi anggaran di rentang 50-75 persen. Di antaranya, 17 SMK Negeri di Jatim, Sekretariat DPRD, UPT Pengembangan Benih Padi, dan Dinas Kesehatan.

Untuk diketahui, Silpa APBD Jatim tahun anggaran 2018 mencapai Rp4,565 triliun. Hal ini terdiri dari tiga hal, yakni pendapatan daerah yang melampaui target, senilai Rp1,980 triliun. Kemudian, penghematan belanja sebesar Rp2,583 triliun. Hingga pembiayaan neto sebesar Rp1,5 miliar.

Pemprov Jatim pun telah menyiapkan langkah strategis untuk menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun 2018. Rencananya, Pemprov Jatim akan mengusulkan Silpa tersebut kedalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019.

Silpa tersebut akan digunakan kedalam berbagai pos anggaran.

"Alokasi Silpa yang akan digunakan adalah Silpa tahun 2018 yang telah diaudit oleh BPK-RI," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dikutip Surya.co.id dari Ringkasan Jawaban Gubernur Jatim atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim 2018 di Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (20/6/2019).

Beberapa di antaranya akan digunakan untuk menyelesaikan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota. Yang mana, harus dibayarkan pada Perubahan APBD tahun 2019.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved