Berita Surabaya

Keputusan PPDB Tambahan SMP Negeri dari Dindik Kota Surabaya Akan Bikin Sekolah Swasta Bergejolak

Keputusan PPDB tambahan SMP negeri sebagai pemenuhan pagu mendapat respon negatif dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)SMP swasta

Keputusan PPDB Tambahan SMP Negeri dari Dindik Kota Surabaya Akan Bikin Sekolah Swasta Bergejolak
SURYA.co.id/Ahmad Zaimul Haq
Ratusan wali murid memenuhi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jl Jagir, Kamis (20/6/2019). Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya memutuskan menambah pagu di setiap kelas dan sekolah, dengan menambah pagu di kelas dan sekolah maka akan dibuka PPDB tambahan untuk bisa menampung lebih banyak siswa untuk mendapat SMP negeri. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keputusan PPDB tambahan SMP negeri sebagai pemenuhan pagu dengan sistem seleksi NUN mendapat respon negatif dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta.

Erwin Darmogo, Ketua MKKS SMP swasta mengungkapkan sekolah swasta akan kembali bergejolak seperti tahun lalu jika keputusan tersebut benar-benar diambil.

Dindik Kota Surabaya Memutuskan Membuka PPDB Tambahan, Pelaksanaanya Pada Senin 24 Juni 2019

Apalagi secara resmi, pihak sekolah swasta belum dilibatkan dalam pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

"Berdasarkan PPDB tahun lalu kami sudah banyak bernegosiasi. 31 April sudah ada kesepakatan jumlah pagunya di sekolah negeri dan swasta 32 anak satu kelas, kalau dilanggar dengan adanya penambahan pagu pasti bergejolak lagi," urainya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Kamis (20/6/2019).

Berdasarkan keputusan bersama yang disepakati, dikatakannya jika semua sekolah negeri dan swasta sudah terpenuhi dan masih ada siswa yang belum tertampung maka pemerintah wajib menampungnya.

"Jadi kalau swasta sudah keisi juga dan ada yang belum dapat sekolah, baru sekolah negeri bisa membuka kelas lagi," jelas Erwin.

Iapun mengungkapkan, jika sistem PPDB SMP negeri memakai seleksi NUN. hanya saja pihaknya keberatan jika jumlah pagu di sekolah negeri diubah. Apalagi sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama terkait jumlah pagu.

"Kesepakatan bersama harus dipertahankan dengan baik. Jangan hanya karena tekanan massa diubah lagi. Kami mohon pak Ikhsan ajak omong kami dulu sebelum mengambil keputusan penambahan pagu. Setidaknya win-win solution, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi bisa menampung aspirasi sekolah swasta dan wali murid," pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved