Sengketa Pilpres 2019

5 FAKTA Menarik Sidang MK Hari ke-2- Bambang Widojanto Diancam Diusir hingga Haris Azhar Tolak Hadir

Banyak peristiwa menarik yang terjadi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Hakim ancam usir Bambang Widjojanto

5 FAKTA Menarik Sidang MK Hari ke-2- Bambang Widojanto Diancam Diusir hingga Haris Azhar Tolak Hadir
youtube KompasTV/ tribunnews
5 FAKTA Menarik Sidang MK Hari ke-2- Bambang Widojanto Diancam Diusir hingga Haris Azhar Tolak Hadir 

Nur Latifah yang kuliah di Semarang mengaku pagi harinya mendapat ancaman pembunuhan.

Dua hari berikutnya, ia ditemui pihak yang sama agar tutup mulut.

Karena masih aman, Nur Latifah tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

“Kalau tidak ada ancaman pembunuhan langsung kepada saya, saya menganggap tidak masalah."

"Tapi saya beberapa kali mendapat teror ancaman telepon yang mengecam saya sebagai penjahat politik. Saya tahu merupakan kerabat anggota KPPS yang membantu mencobloskan tersebut,” ujar Nur Latifah.

2. 17,5 DPT Invalid Tak Ada Bukti Fisik

Hakim MK,  Enny Nurbaningsih mempertanyakan barang bukti P.155 berupa dokumen terkait tuduhan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) invalid yang disampaikan tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno. 

Hakim MK Enny Nurbaningsih menyebut barang bukti yang di dokumen tertulis nomor P.155 itu setelah dicek ternyata tidak ada fisiknya. 

 "Ini kan kemarin sudah diverifikasi barang bukti, muncul P.155 yang disebut mengenai data 17,5 juta yang tidak wajar," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019, Rabu (19/6/2019).

Menurut Enny, bukti tersebut diperlukan untuk dikonfrontir dengan bukti yang dimiliki termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Hakim MK Ungkap Bukti Fisik 17,5 Juta DPT Invalid Tak Ada, ini Jawaban Tim Hukum Prabowo-Sandi
Hakim MK Ungkap Bukti Fisik 17,5 Juta DPT Invalid Tak Ada, ini Jawaban Tim Hukum Prabowo-Sandi (Youtube Kompas.TV)

Nasrullah, anggota tim hukum Prabowo-Sandi mengatakan, anggota tim yang bertugas menangani barang bukti sedang mengurus verifikasi dokumen.

Nasrullah mengusulkan akan menghadirkan bukti-bukti itu pada sidang pembuktian surat-surat.  

Hakim MK lain, Aswanto menjelaskan dalam daftar bukti pemohon yang sudah diverifikasi, tercantum bukti P.155 tersebut. Namun, setelah dicari, fisik bukti berupa dokumen itu tidak ada.

Hakim kemudian memberikan waktu hingga skors istirahat selesai bagi tim pemohon untuk mempersiapkan barang bukti yang diminta hakim.

Dalam sidang sebelumnya, saksi yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga Uni, Agus Muhammad Maksum menyebut 17,5 juta pemilih invalid. 

Hanya saja, saksi tim hukum Prabowo-Sandi ini tidak mengetahui apakah 17,5 juta orang itu telah menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019. 

3. Bambang Widjojanto Diancam Diusir dari Sidang  

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat 'menyemprot' Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo, Bambang Widjojanto.

Bahkan, Arief Hidayat terlihat menggunakan nada tinggi akan mengusir Bambang Widjojanto jika tidak mau diam terlebih dahulu.

"Pak Bambang diam dulu, kalau tidak, saya suruh keluar," ujar Arief Hidayat dengan nada tinggi sambil menunjuk ke arah Bambang Widjojanto di sela sidang dengan agenda kesaksian dari saksi Prabowo-Sandi, Rabu (19/6/2019).

Perdebatan Arief Hidayat dengan Bambang Widjojanto bermula dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menghadirkan saksi bernama Idam Amirudin, ST.

Idam Amirudin merupakan pegiat pembuat software. Arief menambahkan, pekerjaannya sesuai terdaftar di KTP adalah konsultan.

Kronologi kejadian itu berawal saat Arief mempertanyakan materi kesaksian seorang saksi bernama Idham Amiruddin.

“Jadi kesaksian anda berkaitan tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT di kampung anda?” tanya Arief.

“Bukan, DPT di seluruh Indonesia karena saya mendapat data DPT dari DPP Gerindra di Jakarta,” jawab Idham.

Setelah itu Arief mempertanyakan kesaksian Idham lantaran menurut Arief seharusnya Idham menyampaikan kesaksian soal fakta DPT di kampungnya, bukan seluruh Indonesia.

Setelah itu BW menyela untuk membela saksinya tersebut.

“Mohon maaf Yang Mulia Hakim, saya dari kampung dapat mengakses seluruh Indonesia. Bapak seolah-olah melakukan ‘judgement’ bahwa orang kampung tak tahu apa-apa, itu juga tidak benar. Tolong dengarkan dulu kesaksiannya,” hardik BW kepada Arief.

Arief pun merespon pernyataan BW tersebut dengan ancaman akan mengusir BW dari ruang sidang jika tak menghentikan intervensinya.

“Saya kira sudah cukup Pak Bambang, kalau anda tak bisa stop saya akan suruh anda keluar, sekarang biarkan saya dialog dengan saksi,” tegas Arief dengan nada tinggi.

Ketua Tim Hukum Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (tengah) menghadiri sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN).
Ketua Tim Hukum Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (tengah) menghadiri sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). (Tribunnews/Jeprima)

BW mengatakan dirinya membela saksinya lantaran menurutnya hakim MK terus memberi intimidasi kepada Idham.

“Mohon maaf Pak kalau dalam tekanan seperti ini terus saya akan menolak, menurut saya saksi terus ditekan Bapak,” ujar BW mengakhiri perdebatan.

Setelah itu saksi tetap memberikan keterangannya dan BW tetap berada di dalam ruang sidang.

4. Pertanyaan Tim Hukum 01 Dinilai Menjebak 

Dalam sidang, hakim juga sempat memberikan teguran kepada kuasa hukum 01, lantaran dianggap memberikan pertanyaan yang menjebak saksi.

"Saya majelis dari tadi berpikir, apa yang mau saudara kejar dengan pertanyaan-pertanyaan saudara ini? Apa yang ingin saudara kejar?" tanya Hakim I Dewa Gede Palguna, dikutip dari KompasTV.

"Saya ingin mengecek apakah benar apa yang disampaikan di dalam data-data tadi yang pertama yang mulai. Lalu yang kedua, nanti apakah benar ada pergeseran dengan jumlah yang cukup besar," kata anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Sirra Prayuna.

"Ya tapi apa perlu melingkar sejauh itu? Coba, bisa nggak lebih to the point supaya lebih efektif," lanjut Hakim Majelis I Dewa Gede Palguna.

"Kita kan sepakat ini adalah saksi fakta. Dia bukan ahli. Pertanyaan kita jangan pertanyaan untuk ahli," kata Hakim Aswanto menimpali.

"Kalau saudara menanyakan titik mana, itu untuk ahli. Dia nggak ngerti nanti. Supaya imbang, dia saksi, tidak boleh berpendapat, pertanyaan kita juga jangan menjebak dia untuk berpendapat," sambungnya.

"Pak Sirra, pertanyaan Anda kan 'apa saja' tadi. Dengan kalimat pertanyaan yang diawali dengan 'apa saja', itu akan menjebak saksi untuk berpendapat," ujar Hakim Suhartoyo.

"Sebaiknya diganti dengan pertanyaan lain. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak ataupun menggiring saksi pada sebuah pendapat."

"Kalau pertanyaan demikian, formulanya mestinya 'apakah Anda tahu syarat apa saja blablabla' teruskan. Kalau tidak bisa, ganti dengan pertanyaan yang lain!," imbuh Hakim Suhartoyo.

5. Haris Azhar Tolak Hadir sebagai Saksi

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menolak hadir sebagai saksi kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Sebelumnya, Hasir Azhar disebutkan bakal hadir sebagai saksi di persidangan, Rabu (19/6/2019).

Haris Azhar menolak hadir dengan alasan bukan dirinya yang diundang.

"Saya menolak untuk hadir. Yang harus diundang itu Sulman Aziz. Bukan saya yang diundang," ujar saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh Kompas TV dalam program Breaking News, Rabu (19/6/2019) petang.

Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar usai acara diskusi bertajuk Dwifungsi Disfungsi TNI di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019). (KOMPAS.com/Devina Halim)

Sebelumnya nama Haris Azhar masuk dalam daftar saksi yang diajukan kubu 02. 

Namun, masuknya nama Haris Azhar ini sempat menjadi perdebatan karena belum disumpah. 

SEmentara saksi yang disumpah sudah sesuai kuota yang diberikan MK yakni 15 saksi fakta dan 2 saksi ahli.

Tim Hukum BPN, Teuku Nasrullah mengatakan pihaknya mencoret dua saksi, yakni Beti Kristiana dan Risda Mardiyana, sehingga saksi hanya ada 15 orang.

Akan tetapi, saat maju untuk disumpah, muncul dua saksi 'ilegal'.

“Karena Pak Haris Azhar dan Said Didu belum hadir maka tadi pagi harusnya 13 saksi saja yang dimintai sumpah, tapi secara fisik ada 15 yang maju, karena pencoretan itu belum disampaikan maka hakim ketua tidak tahu. Ternyata ada dua saksi yang tidak dicatat tapi maju ikut disumpah bernama Suwarno dan Mulyono,” kata Suhartoyo.

Oleh karena itu, dua saksi itu dilarang masuk ruang sidang, meski sudah diambil sumpahnya.

“Dua saksi yang dalam tanda petik ilegal tidak boleh hadir lagi di ruangan ini meskipun sudah diambil sumpahnya,” kata Hakim MK Saldi Isra.

Pada akhirnya Beti Kristiana dan Risda Mardiana tetap hadir sebagai saksi dari BPN, sementara Haris Azhar menolak untuk menjadi saksi bagi BPN.

Secara total ada 14 saksi fisik dan 2 saksi ahli yang dihadirkan BPN Prabowo-Sandi.

Editor: Musahadah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved