Sengketa Pilpres 2019

17 Saksi Prabowo-Sandi 'Cuma Dibalas' KPU dengan Dua Saksi Ahli, Ini yang Dijelaskan di Sidang MK

Tujuh belas saksi yang didatangkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pada sidang lanjutan hari ke-3 kemarin, sekarang hanya 'dibalas' dengan 2 saksi ahli

17 Saksi Prabowo-Sandi 'Cuma Dibalas' KPU dengan Dua Saksi Ahli, Ini yang Dijelaskan di Sidang MK
Tangkap Layar KompasTV
Marsudi Wahyu Kisworo, saksi ahli dari KPU memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, Kamis (20/6/2019) siang. 

SURYA.co.id | JAKARTA - Tujuh belas saksi yang didatangkan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi pada sidang lanjutan hari ke-3 kemarin, sekarang hanya 'dibalas' dengan 2 saksi ahli KPU.

KPU tidak menghadirkan saksi fakta, hanya menghadirkan dua saksi ahli untuk menanggapi gugatan pihak Prabowo-Sandi di sidang keempat, Kamis (20/6/2019).

Saksi yang dihadirkan KPU sebagai pihak termohon adalah ahli IT (Informatika dan Teknologi) Profesor Marsudi dan Ahli Administrasi Tata Negara, Riawan Tjandra.

Bahkan kesaksian Riawan hanya dihadirkan dalam bentuk tulisan dan yang bersangkutan tak hadir dalam persidangan.

Sementara KPU RI sama sekali tak menghadirkan saksi fakta.

Kuasa Hukum KPU RI, Ali Nurdin mengatakan keputusan KPU tak menghadirkan saksi fakta adalah kembali kepada ketentuan peradilan, di mana dalam dalilnya saksi harus dapat membuktikan kesaksiannya.

Dalam pemberian keterangan saksi pihak Prabowo-Sandi sebagai pemohon kemarin, menurut Ali tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada KPU sudah ditindaklanjuti secara baik oleh KPU.

“Kita kembali ke aturan peradilan di mana siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan, sementara dalam pemeriksaan saksi yang berkaitan dengan KPU RI kemarin sudah bersifat lokal dan sudah dilakukan pemungutan suara ulang oleh KPU RI,” tegas Ali sebelum persidangan hari ini dimulai.

Menurut Ali pihak Prabowo-Sandi gagal memberikan pembuktian soal kecurangan Pemilu 2019 melalui saksinya.

“Menurut saya pemohon gagal menghadirkan saksi-saksi yang mendukung dalilnya. Misal KPU curang, tapi curang di mananya? Misal soal kasus Ma’ruf Amin, penyusunan dan penetapan DPT, sosialisasi kampanye, dan dana kampanye, semua itu kan bukan ke MK, wewenangnya ada di Bawaslu,” tegasnya.

“Lalu mempermasalahkan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) apa pun masalahnya tidak ada kaitan dengan hasil. Lalu dalam kesalahan penghitungan, menurut kami baru relevan bila dilakukan petugas tingkat kabupaten, kalau tingkat KPPS tidak signifikan,” pungkasnya.

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved