DPRD Kota Surabaya

Terkait Kisruh PPDB Kota Surabaya, Komisi D segera Panggil Dindik

Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji MH juga bertekad akan mengevaluasi total pelaksanaan PPDB dengan sistem baru itu.

Terkait Kisruh PPDB Kota Surabaya, Komisi D segera Panggil Dindik
surya.co.id/nuraini faiq
PROTES - Puluhan warga Kota Surabaya mengadukan masalah PPDB di DPRD Kota Surabaya, Rabu (19/6). 

HINGGA Rabu (19/6) siang menjelang sore kemarin, masih banyak wali murid yang bertahan di kantor DPRD Surabaya. Mereka tetap berjuang agar Sistem Zonasi pada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ini tidak merugikan wali murid.

Ketua DPRD Kota Surabaya Ir Armuji MH juga bertekad akan mengevaluasi total pelaksanaan PPDB dengan sistem baru itu. Saat ini bahkan muncul sindiran dari warga Surabaya kalau SMPN di Surabaya adalah SMP Negeri keluarga kelurahan tertentu.

Sebab, hanya keluarga dengan jarak terdekat dengan sekolah itu yang bisa diterima di SMPN. Ini meskipun Kota Surabaya telah memberlakukan jalur khusus, yakni jalur Zonasi Kawasan. Namun tetap saja di masyarkat menimbulkan gejolak.

"Saya kira perlu evaluasi secara nasional karena terjadi di semua daerah. Para pelaku pendidikan dan semua pakar harus mengevaluasi Permendikbud (Peraturan Mendikbud) soal PPDB ini," tandas Cak Ji, panggilan akrab Armuji.

PPDB jenjang SMP negeri di Surabaya akan diumumkan pada Jumat (21/6) besok. Saat ini, ribuan wali murid di Surabaya dibikin resah dengan sistem baru dalam pelaksanaan PPDB.

Demi memilihkan sekolah terbaik untuk anak, mereka ada yang turun jalan dan memprotes ke kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

Cak Ji pun meminta agar Komisi D DPRD Surabaya menyikapi khusus atas kisruh dan carut marut pelaksanaan PPDB ini. Apalagi menimbulkan gejolak hingga banyak wali murid protes. Cak Ji minta Komisi D memanggil khusus pihak Dindik Surabaya.

"Secepatnya Kepala Dindik dan jajarannya harus menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Terutama server sampai bermasalah. Meski PPDB ini mengacu pada Permendikbud," kata Cak Ji.

Dikatakan, kesiapan Surabaya harus dievaluasi betul untuk perbaikan sistem ke depan.

Terutama menyangkut Juknis (petunjuk teknis) PPDB Surabaya harus mengantisipasi setiap potensi persoalan yang muncul.

Meski demikian, Ketua DPRD ini juga meminta agar warga Surabaya tak perlu panik dan tetap tenang. Sebab, jika kuota SMP negeri tidak mungkin menampung semua lulusan SD, masih ada SMP swasta.

Sistem PPDB tahun ini juga menempatkan siswa Mitra Warga (dari masyarakat berpenghasilan rendah/MBR) pada SMP swasta dan dipilihkan sekolahnya.

Semua gratis meski sekolah swasta, karena semua biaya untuk Mitra Warga dicover oleh Pemkot Surabaya.

Saat ini kualitas sekolah swasta di Surabaya setara dengan sekolah negeri. Karena mereka harus memenuhi akreditasi sebagai lembaga pendidikan. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved