Tak Diterima di SMP Negeri, Yudha Terpaksa Sekolah SMP Swasta

Meski rumahnya dekat dengan SMPN 4 Sidoarjo, Yudha tak diterima di sekolah itu. Dia pun terpaksa sekolah swasta.

Tak Diterima di SMP Negeri, Yudha Terpaksa Sekolah SMP Swasta
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
(foto dok) Unjuk rasa para wali murid di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejak beberapa waktu lalu, Yudha Kristianto sudah mendaftar ke SMPN 4 Sidoarjo. Sekolah ini dipilih karena lokasinya dekat dengan rumahnya, sama-sama di Desa Suko, Kecamatan Kota Sidoarjo.

Awalnya nama Yudha masuk, tapi beberapa waktu kemudian terus turun dan akhirnya terlempar alias gagal.

"Jelas kecewa, wong jarak SMPN 4 dengan rumah dekat kok. Hanya beda RT dan RW saja," ujar Erna, bibi Yudha Kristianto kepada Surya, Rabu (19/6/2019).

Bukan hanya Yudha, dalam satu gang di kompleks perumahan Istana Mentari itu terhitung ada lima anak yang daftar ke SMPN4. Dan semuanya tidak bisa masuk alias gagal dalam seleksi PPDB kali ini.

"Kami sudah berusaha, tapi bagaimana lagi. Karena gagal di SMP negeri, akhirnya keluarga memutuskan mendaftarkan Yudha ke SMP Swasta. Ya, sekarang sudah masuk ke SMP PGRI 9," urai dia.

Keluhan serupa juga disampaikan banyak sekali wali murid di Sidoarjo. Meski jarak sekolah dan rumah mereka terhitung dekat, namun hasil seleksi menyatakan lain. Mereka gagal dan terpaksa pindah ke sekolah swasta.

Yang tak kalah membingungkan adalah siswa yang daerahnya jauh dari beberapa sekolah negeri. Seperti di Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo.

Tiga SMP negeri terdekat adalah SMPN Plumoungan, SMPN Taman, dan SMPN Ganting. Tapi, jarak tiga sekolah itu dengan Desa Klopo Sepuluh terhitung lumayan jauh jika dibanding desa-desa lain.

Yang lebih dekat dengan SMPN Taman adalah Desa Dungus. Kemudian SMPN Plumpungan lebih dekat dengan Dungus, Desa Suruh dan Anggaswangi, sedangkan SMPN Ganting lebih dekat Desa Mesangan Wetan.

Kebingungan tak bisa sekolah negeri, banyak warga Sukodono mengadu ke Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan yang tempat tinggalnya di Klopo Sepuluh.

"Ya, banyak sekali aduan itu. Warga bingung karena jarak desa dengan sekolahan jauh semua," ujar Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Sementara SMP swasta di Sukodono juga terbilang jarang. Selain itu, tidak semua warga mampu menyekolahkan anaknya di swasta.

"Ada keluhan juga, beberapa sekolah swasta sudah tutup alias penuh," lanjut dia.

Diakuinya hampir setiap hari ada warga datang ke rumahnya mengeluhkan masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun karena ini kebijakan pusat dan daerah cuma melaksanakan, Pemkab Sidoarjo pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dewan.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved